Date Kamis, 24 July 2014 | 21:45 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Desak Kasus Bupati Dituntaskan

Warga Pasbar Demo Polda

Jumat, 07-12-2012 | 13:36 WIB | 604 klik
Warga Pasbar Demo Polda

Masyarakat Pasbar ketika menyampaikan orasi di Mapolda Sumbar

Padang, Padek—Sekitar 300 orang masyarakat Pasaman Barat berunjuk rasa di Mapolda Sumbar kemarin (6/12). Mereka mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan izin tambang yang dilakukan Bupati Pasbar, Baharuddin R.

Mereka mendesak polisi segera menuntaskan kasus tersebut. Masyarakat itu menggunakan lima bus untuk datang ke Mapolda Sumbar. Mereka terdiri dari warga Ujunggading, Simpangampek, Kotobaru, dan Sumberagung.

Mereka sampai di Mapolda Sumbar sekitar pukul 10.30. Dalam aksi damai itu, mereka menyampaikan orasinya di bawah pengawalan ketat pihak kepolisian. Personel Pengendalian Massa (Dalmas) disiagakan lengkap dengan tameng. Polisi juga menyiagakan satu unit mobil water canon, dan beberapa ekor anjing untuk mengantisipasi apabila ada keributan.

“Kami tidak ingin aparat kepolisian memperlambat proses hukum terhadap Baharuddin R. Masyarakat Pasbar berharap kasus ini terus berjalan, sehingga tidak ada diskriminasi hukum di Pasbar,” ujar koordinator aksi demo, Safriagus Dt Mudo, pada Padang Ekspres, di Mapolda Sumbar kemarin (6/12).

Awalnya, pendemo mendesak untuk bertemu langsung dengan Kapolda Sumbar, Brigjen Wahyu Indra Pramugari. Namun, karena Kapolda sedang memenuhi panggilan DPR RI, maka mereka diterima oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadireskrimsus) Polda Sumbar, AKBP Wisnu Handayana.

Setelah orasi, lima utusan pendemo memasuki salah satu ruangan di Mapolda Sumbar itu. Dalam pertemuan singkat itu, AKBP Wisnu Handayana menjelaskan, Bupati Pasbar Baharuddin R telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan jabatan yang mengeluarkan izin tambang tanpa melalui prosedur jelas.

“Kami tidak akan main-main dengan kasus ini, buktinya kami telah menetapkan Bupati Pasbar sebagai tersangka. Memang Bupati Pasbar tidak ditahan, karena ancaman hukuman yang disangkakan pada bupati ini hanya hanya dua tahun,” ujar AKBP Wisnu Handayana, pada lima orang utusan warga Pasaman Barat itu, kemarin (6/12).

Mantan Kapolres Bukittinggi ini memaparkan, bukti keseriusan penyidik Polda menangani kasus ini, berkas awal tersangka Baharuddin R telah diserahkan pada jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar. “Polda masih menunggu lebih lanjut petunjuk dari JPU. Kalau JPU meminta berkas dilengkapi kembali, penyidik akan melengkapi berkas itu kembali sesuai permintaan JPU,” kata Wisnu.

Selain kasus dugaan penyalahgunaan jabatan, Bupati Pasbar juga diperiksa terkait tindak pidana pemalsuan surat. Untuk mengungkap kasus ini penyidik Polda Sumbar akan melakukan secara bertahap. “Jadi warga jangan takut kasus ini akan hilang, atau sengaja diperlambat. Kami berjanji kasus Bupati Pasaman Barat, Baharuddin R ini terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ungkap Wisnu.

Setelah mendengar ketegasan dan pernyataan dari Polda Sumbar, masyarakat Pasbar mengaku puas. Sekitar pukul 11.00, warga membubarkan diri dan kembali ke Pasbar.

Pemkab Pasbar diduga bekerja sama dengan seorang pengusaha tambang bijih besi menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi yang telah dicabut izinnya. Namun begitu, Polda Sumbar belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Terkait hal itu, penasihat hukum Baharuddin R, Oktavianus Rizwa mengatakan bahwa kasus ini, masih ditindaklanjuti penyidik. Selain itu, selama ditindaklanjuti penyidik, kliennya kooperatif dan selalu memenuhi panggilan penyidik. “Jadi masyarakat tidak perlu mendesak seperti ini,” kata Oktavianus ketika dihubungi Padang Ekspres tadi malam.

Ia menilai aksi demo itu digerakkan oleh pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan bupati. Bisa jadi berasal dari perusahaan yangmelaporkan Baharuddin.

“Aksi demo itusepertinya sudah diatur. Selain itu, masyarakat yang melakukan aksi demo tersebut, nampaknya juga terindikasi diperalat oleh pihak-pihak lain. Untuk itu, saya berharap agar masyarakat, perlu berhati-hati dan jangan mudah terjebak,” tuturnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA