Date Kamis, 31 July 2014 | 10:20 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Protes Gaji Berkurang, Beban Kerja Bertambah

Ratusan Outsourcing PLN Mogok

Kamis, 06-12-2012 | 12:43 WIB | 2445 klik

Padang, Padek—Sekitar ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Listrik Padang, Pariaman, Painan, Mentawai, Kerinci (SPLP3 Mekar) melakukan aksi mogok kerja dengan mendatangi kantor PLN Sumbar kemarin (5/12). Mereka memprotes PT Amanda Kemal Tri Jaya (AKT) sebagai pemenang tender baru Manajemen Billing di PLN yang memberikan mereka gaji rendah.

Pekerja outsourcing yang bertugas mencatat meteran dan pemutusan jaringan PLN ini, juga mengeluhkan penghapusan uang tambahan gaji atau fee oleh PT AKT. Mereka juga diharuskan membeli peralatan kerja yang disediakan oleh PT AKT dengan cara menyicil Rp 175 ribu selama 12 bulan dengan jaminan BPKB kendaraan dan ijazah terakhir.

Pantauan Padang Ekspres, para pekerja mendatangi Kantor PLN Sumbar sekitar pukul 10.00. Mereka berkumpul di lapangan tenis PLN dan melakukan aksi damai. Mereka ingin bertemu manajemen PLN dan PT AKT guna mempertanyakan gaji yang semakin kecil.

Ketua SPLP3 Mekar, Muslim mewakili pekerja lainnya, ditemui Padang Ekspres mengatakan tindakan PT Amanda Kemal Tri Jaya merugikan pekerja.

Pasalnya, sebelum tender dimenangkan oleh PT AKT, pekerja mendapat gaji Rp 1,7 juta dari PT Mitra Insan Utama (MIU). Namun setelah tender dimenangkan PT Amanda, gaji mereka hanya Rp 1,3 juta.

“Dulu kami bekerja dengan PT MIU tak ada masalah karena gaji cukup. Tapi sejak PT AKT memenangkan tender, gaji kami menjadi Rp 1,3 juta,” ujar koordinator lapangan aksi, Muslim didampingi Ketua Serikat Pekerja Listrik Area Padang Adri kepada Padang Ekspres, kemarin.

Muslim menjelaskan, saat dengan PT MIU mereka digaji Rp 1.755.000 plus tunjangan hari raya dua bulan gaji dan uang tolak bila pensiun.

“Bila manajemen (PT AKT) tidak memperhatikan nasib mereka, sekitar 500 pencatat meter akan menghentikan kegiatannya. Kami menuntut kenaikan gaji menjadi Rp 2 juta. Sudahlah gaji turun, beban kerja malah bertambah,” ucap Muslim.

Sebelumnya, papar Muslim, mereka hanya melakukan pencatatan dan pemutusan listrik saat bekerja di bawah naungan PT MIU, sekarang ditugaskan melakukan pendataan induk pelanggan dan mencari koordinatnya. Selain itu, juga dibebankan dengan pembelian alat yang disediakan oleh PT AKT. “Alat tersebut namanya printer bluetoth, kami diharuskan membelinya. Seharusnya alat itu disediakan perusahaan, bukan pekerja,” kritiknya.

Mereka mengancam akan terus mogok kerja jika tuntutan tidak terpenuhi. Besok (6/12), mereka berjanji mengerahkan massa lebih banyak lagi.

Manajer PLN Cabang Padang, Nur Suratmoko menjelaskan, tugas Cater tidak lagi sebagai pencatat meter, tapi ada dua tugas tambahan. Yakni, pemutusan dan bisa menerima uang tagihan dari pelanggan, kemudian menjual token pada pelanggan prabayar.

Nur Suratmoko mengatakan, dengan gaji Rp 1.400.000 sudah di atas upah minimum provinsi (UMP) Rp 1.350.000. “Sekarang terserah mereka, apa mau menerima tawaran tersebut atau tidak. Kita akan tunggu,” kata Nur Suratmoko.

Pelaksana PT AKT Padang, Suryadarma ketika dikonfirmasi via telepon seluler, membenarkan PT MIU dulunya menggaji Cater Rp 1.755.000 sebagai tukang catat meteran dan pendataan. Suryadarma juga mengakui beban pekerjaan mereka bertambah, yakni melakukan penagihan dan pemutusan termasuk pekerjaan berbasis kinerja.

“Kalau hanya mencatat meter dan melakukan pendataan, gaji mereka sebulan memang Rp 1.400.000. Tapi dengan tambahan pekerjaan tadi, mereka bisa mendapatkan fee ketika melakukan penyetoran. Makin banyak tagihan diterima, maka uang yang masuk ke kantong Cater makin bertambah. Jangankan Rp 1.755.000, lebih dari itu bisa mereka dapatkan. Berkemungkinan Rp 3 juta. Itulah sebabnya Cater yang sekarang ada tambahan tugas,” tuturnya.

Humas PLN Sumbar, Ridwan mengatakan, aksi SPLP3 Mekar bisa berpengaruh buruk terhadap kinerja PLN yang kemudian berimbas kepada masyarakat. “PLN tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan itu. Sebab, yang mempunyai wewenang dengan pekerja tersebut adalah PT AKT sebagai penyedia jasa.

Jika sempat menimbulkan kerugian terhadap PLN, PT AKT harus bertanggung jawab,” tegas Ridwan.

“Kita tidak ada urusan dengan gaji pekerja tersebut, sebab PT AKT telah menandatangani kontrak kerja dengan PLN. Jika ada kekeliruan tentu PT AKT harus bertanggung jawab. Jika aksi itu terus berlangsung, tidak tertutup kemungkinan PLN akan memutus kontrak dengan PT AKT,” tegasnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA