Date Rabu, 30 July 2014 | 22:09 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Tokoh Masyarakat se-Dharmasraya Bahas Tambang Liar

Penambang Emas Liar Menghilang

Jumat, 30-11-2012 | 09:25 WIB | 901 klik
Penambang Emas Liar Menghilang

-

Dharmasraya, Padek—Setelah bentrokan polisi dan penambang emas liar terjadi Sabtu-Minggu (23-24/11) lalu, aktivitas penambangan emas langsung berhenti. Para penambang ilegal menghilang. Hanya ada kapal dan dompeng yang ditinggalkan penambang di lokasi eksploitasi.

Polres Dharmasraya mengklaim sejak insiden itu, aktivitas penambangan di Dharmasraya menurun drastis. Tidak hanya di Sitiung V, namun juga di sepanjang aliran Batang Hari.

“Kita bertekad Dharmasraya benar-benar bersih dari aktivitas penambangan ilegal,” tegas Kapolres Dharmasraya AKBP Chairul Aziz didampingi Kasat Reskrim Iptu Lazuardi, kemarin (29/11).

Menurut Chairul, sejak penertiban di Aurjaya yang berakhir rusuh, aktivitas penambangan emas liar menurun drastis. Para penambang menghentikan aktivitas penambangan dengan sendirinya, yang sebelumnya main kucing-kucingan dengan aparat. “Misalnya, saat penertiban di Muara Momong di aliran Batang Hari. Beberapa hari ini tidak ada aktivitas penambangan. Hanya ada kapal-kapal lanting yang kosong. Kita menyita mesin-mesin kapal 10 unit dan peralatan lainnya, sementara tersangka nihil, karena semuanya sudah melarikan diri,” ungkap Chairul Aziz.

Begitu juga di Kecamatan Kotobaru. Kapolsek Kotobaru AKP Yana J Widya mengklaim tidak menemukan seorang pun penambang. “Petugas hanya menemukan satu set mesin keong,” ucap Yana.

Selain menertibkan penambangan liar, Polres Dharmasraya terus mengembangkan kasus penyanderaan Kapolres di Aurjaya. Bersamaan dengan itu, Polres Dharmasraya terus melakukan pemulihan psikis atau trauma warga Sitiung V Jorong Aurjaya, Kenagarian Kotopadang Kecamatan Kotobaru.

Bupati dan muspida juga mendatangi lokasi tersebut.

Bupati Adi Gunawan dan Wakil Bupati Syafruddin R, disambut gembira anak-anak SD 16 Aurjaya yang terpaksa meliburkan diri karena trauma. Saat itu, bupati mengingatkan warganya tidak melakukan penambangan liar. Dia meminta warga bekerja pada sektor perkebunan seperti semula. “Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan semua sudah berakhir. Jangan lagi ada aktivitas penambangan liar. Jika masih ada, saya orang pertama yang tampil sebagai panglima memberantas aktivitas tersebut. Cukup sudah yang terjadi selama ini dan saya tidak ingin lagi hal itu terulang. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan liar,” tegas Adi Gunawan.

Pada kesempatan itu, warga meminta jaminan keamanan dan kenyamanan pada bupati. “Sejak tragedi Sabtu-Minggu lalu, kami takut tinggal di rumah. Makanya tadi malam kami lari mengungsi. Padahal hujan deras. Ada juga yang lari ke hutan-hutan?” kata salah seorang warga yang diamini warga lainnya.

Menjawab keluhan itu, Adi Gunawan mengingatkan warga tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang ingin Dharmasraya ricuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu aman, tidak ada penyerbuan oleh masyarakat lain, juga tidak ada lagi penangkapan oleh aparat. Kalaupun ada yang ditangkap itu untuk orang-orang yang bersalah. Sebaiknya siapa yang terlibat agar menyerahkan diri secara baik-baik,” harap Bupati.

Di tempat terpisah, tokoh masyarakat Dharmasraya yang juga ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Dt Rajo Pangulu mengatakan, dalam waktu dekat, LKAAM Dharmasraya bersama Pemkab akan menggelar pertemuan akbar dengan ninik mamak, tokoh masyarakat, perantau, wali nagari, dan wali jorong di Dharmasraya untuk mencari solusi pertambangan ilegal ini.

Sayuti menilai, sulitnya pemberantasan tambang liar di Dharmasraya selama ini disebabkan dua hal. Pertama, masyarakat sudah telanjur menggantungkan hidup pada hasil tambang. Kedua, penegakan hukum lemah dan tidak konsisten. Karena itu, dosen Universitas Bung Hatta ini mengusulkan perlu kajian dan perundingan antara seluruh pihak berkepentingan di Dharmasraya untuk mencari solusinya.

“Perlu kita kaji, apabila diberantas sampai tuntas, apakah ekonomi warga makin susah? Kemudian, apakah mungkin untuk dilegalkan? Saya rasa, tidak akan ada yang kelaparan kalau tambang dihentikan. Dulu masyarakat hidup dari pertanian dan perkebunan, tetap hidup kok. Lagi pula pekerjanya kan banyak dari luar Dharmasraya. Hanya oknum-oknum tertentu yang menangguk untung di tengah hancurnya lingkungan Dharmasraya,” ulasnya.

Namun, Dt Rajo Pangulu tidak menolak apabila pertambangan bisa dilegalkan. “Kalau bisa dilegalkan, harus jelas mana lokasi yang diperbolehkan, bagaimana kompensasi terhadap perbaikan lingkungan, dan bagaimana agar ada pendapatan asli daerah (PAD),” jelas mantan anggota DPRD Sumbar ini. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA