Date Jumat, 1 August 2014 | 02:35 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Babak Baru Kasus Bailout Bank Century

KPK Siap Periksa Wapres

Kamis, 22-11-2012 | 09:25 WIB | 620 klik
KPK Siap Periksa Wapres

Ketua KPK Abraham Samad (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan, kemaren

Jakarta, Padek—Boediono akan menjadi wakil presiden (Wapres) pertama yang diperiksa dalam sebuah penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus bailout Bank Century, meskipun hanya diperiksa sebagai saksi, itu adalah upaya pro justisia pertama yang dilakukan terhadap seorang Wapres.

Kepastian itu ditegaskan Ketua KPK Abraham Samad di kantornya kemarin. “KPK tidak pernah ragu melakukan pemeriksaan terhadap siapa pun, walaupun yang bersangkutan sebagai Wapres,” kata Samad. Ungkapan Samad tersebut sekaligus meluruskan pernyataan dirinya kemarin di parlemen yang menyebut Boediono sebagai warga negara istimewa.

Menurut Samad, pernyataan tersebut diungkapkan untuk mengingatkan DPR bahwa dalam tata negara, lembaga tersebut juga memiliki kewenangan konstitusi. Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bisa dilakukan DPR tanpa harus menunggu KPK menetapkan Boediono sebagai tersangka. “Jadi, DPR tidak perlu mendesak KPK menetapkan sebagai tersangka,” kata Samad.

KPK memang pernah memeriksa Boediono pada 29 April 2010. Namun kala itu, pengusutan kasus Bank Century oleh KPK baru pada fase penyelidikan. Atas permintaan Boediono, pemeriksaan juga dilakukan di Istana Kepresidenan. Dalam proses penyidikan, seorang saksi tidak lagi bisa menentukan tempat pemeriksaan.

Samad mengatakan, semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Pemeriksaan terhadap Boediono menjadi penting mengingat perannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) saat pengucuran Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century pada November 2008. “Peran Boediono pasti ada dalam pemberian FPJP selaku Guberbur Bank Indonesia,” katanya.

Samad sudah mengumumkan mantan Deputi Gubernur BI Siti Chalimah Fadjrijah bidang pengawasan perbankan dan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya bidang pengelolaan moneter sebagai tersangka. Namun hingga kemarin, sprindik (surat perintah penyidikan) yang menandai penetapan tersangka terhadap mereka berdua belum diteken. “Seorang dinyatakan telah resmi sebagai tersangka kalau dalam ekspose semua pimpinan setuju bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai tersangka. Sprindik adalah bagian dari administrasi saja,” kata Samad.

Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap mereka berdua juga belum dilakukan. Namun Samad yakin mereka berdua saat ini masih berada di tanah air. “Insya Allah masih di dalam negeri,” katanya. Fadjrijah saat ini juga tengah menderita stroke. KPK tengah menyiapkan second opinion dari tim dokter untuk memeriksa Fadjrijah.

Juru Bicara Wapres Boediono, Yopie Hidayat mengatakan, tidak akan berusaha menghalangi proses penegakan hukum oleh KPK. “Sebaliknya, KPK juga tidak berusaha mengarahkan atau mendesak-desak KPK untuk melakukan sesuatu, karena menghormati KPK sebagai badan yang independen dari campur tangan pihak mana pun,” kata Yopie.

“Apabila keburukan dan kerusakan Bank Century itu selain disebabkan oleh pengurus dan pemiliknya ternyata juga akibat pelanggaran yang disangka dilakukan oleh pejabat BI, maka sewajarnya bila KPK mengusut dengan tuntas dan adil,” tambah Yopie.

LPS Enggan Selamatkan Bank lagi

Kasus panas Bank Century yang baru saja menyeret dua mantan pejabat Bank Indonesia (BI) membuat instansi lain ketar-ketir. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjadi pemilik Bank Century (kini Bank Mutiara), menyatakan enggan lagi menyelamatkan bank yang kolaps ketika terjadi krisis keuangan.

Kepala Eksekutif LPS Mirza Adityaswara mengatakan, meski LPS tidak menggunakan dana APBN untuk menyuntikkan modal atau mem-bailout bank yang terbelit masalah (Bank Century), namun tetap saja hal itu dipermasalahkan. “Jadi, ke depan pemerintah akan sangat sangat berhati-hati untuk menyelamatkan bank (saat krisis),” ujarnya kemarin (21/11).

Karena itu, Mirza mengingatkan para pemilik bank agar jangan sampai terlena dengan pertumbuhan industri perbankan di Indonesia yang terus mencatat kinerja positif. “Sebab, kalau terjadi krisis lagi, pemerintah akan sangat berat untuk mem-bailout bank yang bermasalah,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus Bank Century, LPS menyuntikkan total dana secara bertahap hingga Rp 6,762 triliun. Ketika itu, jabatan kepala Eksekutif LPS dipegang oleh Firdaus Djaelani.

Kucuran dana pertama pada 23 November 2008 senilai Rp 2,776 triliun (modal yang digunakan untuk mengembalikan rasio kecukupan modal/CAR Bank Century dari negatif 3,53 persen menjadi 8 persen). Kedua, pada 5 Desember 2008 senilai Rp 2,201 triliun. Ketiga, pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,155 triliun untuk menutup kekurangan CAR berdasarkan hasil perhitungan BI. Keempat, pada 21 Juli 2009 senilai Rp 630 miliar.

Menurut Mirza, kekhawatiran instansi pemerintah untuk melakukan penyelematan bank di saat krisis ini mestinya tidak terjadi. Sebab, ada kondisi di mana suatu bank memang harus diselamatkan agar gejolak krisis bisa diredam. “Tapi, (langkah penyelamatan bank) ini susah, karena beginilah konsekuensi dari sistem politik negara kita,” ucapnya.

Mirza menyesalkan kentalnya unsur politis dalam kasus bailout Bank Century. Menurut dia, pengambilan keputusan penyelamatan ekonomi saat krisis, mestinya tidak dicampur dengan politik. “Sebab, ini akan membuat pengambil keputusan akan takut saat harus memutuskan penanganan krisis, sehingga tidak ada yang mau lagi menyelamatkan (bank),” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, mestinya tidak boleh terjadi. Sebab, krisis keuangan tidak hanya terjadi pada 2008, namun akan terus berulang dengan siklus 5-10 tahunan, atau bahkan bisa datang setiap saat. “Jadi, kasihan ekonomi ini kalau nanti para pejabat takut mengambil keputusan,” katanya.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, pernyataan Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi pers hari ini di kantor KPK menyatakan Wapres Boediono berperan dalam pemberian FPJP senilai Rp 683 miliar dan PMS atau bailout Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, sangat melegakan Timwas Century DPR. “Di ujung masa tugasnya. Samad telah memenuhi janjinya,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, peran Boediono itu diketahui penyidik KPK setelah pemeriksaan terhadap dua mantan Deputi Gubernur BI, tersangka baru kasus Bank Century, Budi Mulya dan Siti Fadjrijah.

Dari penjelasan itu, menurut Bambang, penanganan proses hukum kasus Century oleh KPK khususnya terhadap mantan gubernur BI yang saat ini menjabat sebagai Wapres sudah selesai. Proses selanjutnya ada di DPR melalui mekanisme HMP sebelum sampai ke Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, ini sesuai ketentuan apabila presiden/wakil presiden terbukti/tidak terbukti melakukan korupsi atau pelanggaran hukum berat, pengkhianatan terhadap negara dan perbuatan tercela diproses dan diuji di pengadilan Mahkamah Konstitusi atas permintaan DPR melalui hak menyatakan pendapat.

“Jika MK sependapat dengan DPR, maka selanjutnya pengambilan keputusan untuk impeachment di MPR. Namun sebaliknya, jika MK memutuskan presiden/wapres tidak bersalah ya selesai atau bebas,” ujarnya.

Bambang menilai, HMP penting untuk kepastian hukum bagi Boediono. DPR dulu sudah memulai dengan hak angket yang menyudutkan Boediono. “Dan sudah sepatutnya kini DPR harus mengakhirnya dengan HMP agar ada kepastian, apakah Boediono terlibat atau tidak. HMP penting dengan pertimbangan kemanusiaan,” tandasnya.

Sementara proses hukum terhadap direksi LPS, pejabat BI, pejabat Kemenkeu seperti Sri Mulyani dan lainnya untuk menuntaskan kasus Century masih panjang. KPK juga belum masuk pada penyimpangan dan perbuatan melawan hukum dalam proses PMS atau bailout yang berpotensi merugikan negara Rp 6,7 triliun dan aliran dana yang diduga mengalir ke partai tertentu dan tim sukses pasangan capres/cawapres tertentu.

PDI Perjuangan juga memberikan sinyal bakal membuka ruang menuju pengajuan hak pamungkas DPR terkait pengawasan kepada pemerintah tersebut. Menurut Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan, Boediono memang juga harus bertanggung jawab terkait kebijakan bailout terhadap Bank Century.

Menurut dia, kesalahan tidak boleh hanya ditimpakan pada dua orang pejabat BI yang sudah diumumkan akan dijadikan tersangka. “Boediono bersama dua orang ini harus bertanggung jawab,” ujar anggota Komisi III tersebut.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat juga menilai ruang pengajuan HMP juga perlu dibuka. Namun, lanjut dia, langkahnya harus dimulai dengan DPR meminta KPK untuk membahas lebih dalam keterlibatan Boediono terlebih dulu. Baru kemudian, kata dia, jika nantinya DPR benar meyakini ada keterlibatan yang bersangkutan, DPR baru bisa mengajukan pernyataan pendapat untuk mengajukan wapres agar diadili secara hukum. “Jadi, biarkan dulu KPK menuntaskan dua tersangka ini dulu, kalau mau minta keterangan dari Boediono silakan. Baru nanti DPR memanggil KPK terkait tindak lanjut,” papar Martin.

Pada 30 Oktober 2008, bank sentral mengubah PBI Nomor 8/1/PBI/2006 menjadi PBI Nomor 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008. Pada peraturan baru tersebut, syarat untuk pengajuan permohonan FPJP adalah kewajiban memiliki rasio kecukupan modal (CAR) paling kecil 8 persen. Namun, hanya selisih 14 hari setelah perubahan itu, beleid tersebut kembali diubah menjadi PBI Nomor 10/30/PBI/2008 tanggal 14 Nopember 2008.

Melalui perubahan tersebut, syarat pengajuan FPJP diperingan. Kriteria bank mendapatkan FPJP adalah memiliki kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik, memiliki CAR positif, dan memiliki aset sebagai agunan. Syarat ringan tersebut membuat Bank Century bisa mendapatkan FPJP. Sepanjang periode 14-18 November, BI mengucurkan FPJP ke Bank Century senilai total Rp 689 miliar dalam tiga tahap. Ketika itu, CAR Bank Century tercatat 2,35 persen. Namun belakangan diketahui CAR Bank Century pada 31 Oktober adalah negatif 3,58 persen.

Meskipun sudah diberikan FPJP, likuiditas Bank Century tak juga membaik. Hingga akhirnya pada 20 November 2008, Gubernur BI Boediono mengajukan proposal penanganan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik kepada Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan kala itu, Sri Mulyani Indrawati. Setelah mengadakan rapat semalam suntuk, pada dini hari 21 November 2008, KSSK memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, sehingga harus diambil alih oleh LPS.

Pada rapat evaluasi 24 November 2008, Sri Mulyani kaget bukan kepalang ketika menerima laporan dari Deputi Gubernur BI Siti Chalimah Fadjrijah mengenai kondisi CAR Bank Century yang mencapai minus 132,5 persen. Ini artinya, dana yang dibutuhkan LPS untuk bailout akan membengkak dari perhitungan tiga hari sebelumnya. Bailout Bank Century akhirnya mencapai Rp 6,7 triliun. (sof/owi/bay/dyn/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA