Date Senin, 28 July 2014 | 11:13 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

BMPS Klaim Kurang dari 50 Persen

Data Sekolah Swasta Ilegal Disorot

Selasa, 13-11-2012 | 12:46 WIB | 153 klik

Alai, Padek—Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Padang mempertanyakan data Dinas Pendidikan Padang yang menyatakan masih banyak sekolah swasta yang belum memiliki izin operasional. BMPS mengklaim hanya beberapa sekolah swasta yang tidak memiliki izin operasional.

Sebelumnya, Disdik Padang mempublikasi dari 178 sekolah baik negeri maupun swasta, baru 50 persen sekolah swasta yang memiliki izin operasional. Sisanya, sekolah swasta itu ilegal karena tak memiliki izin operasional.

“Jika dinyatakan sekitar 50 persen sekolah swasta tidak memiliki izin, berarti data Disdik Padang itu kurang tepat. Indikasi ini bisa dilihat sewaktu pelaksanaan ujian nasional (UN). Jadi, beda dong antara akreditasi dengan izin operasional,” kata Ketua BMPS Padang, Lamizar Yoena, kepada Padang Ekspres, kemarin.

Namun begitu, Lamizar mengaku tidak memiliki data jumlah sekolah swasta yang memiliki izin tersebut. Tapi, dia mengetahui kalau setiap yayasan yang akan mendirikan sekolah, pasti meminta rekomendasi dari BMPS sebagai salah satu identifikasi awal pendirian sekolah.

“Sejak 10 tahun terakhir, sekolah swasta intensif mengurus rekomendasi dari kami. BMPS pun selalu melakukan visitasi terlebih dahulu dan memeriksa langsung ke lapangan atas kelayakan sebuah sekolah swasta itu. Apabila sekolah memenuhi kelayakan, maka BMPS memberikan rekomendasi dukungan untuk diteruskan ke instansi terkait,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Padang, Indang Dewata mengatakan untuk izin operasional tentu ada yang perlu diperbarui. Pasalnya, izin tersebut memiliki batas waktu. “Kami ingin mutu pendidikan di Padang meningkat dan menciptakan generasi muda yang memliki kemampuan dan berkarakter,” harapnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA