Date Jumat, 25 July 2014 | 12:16 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Masriadi Martunus, Mantan Bupati Tanahdatar yang Diputus Bebas MA

Selesaikan Doktor sambil Jalani Proses Hukum

Kamis, 25-10-2012 | 12:52 WIB | 393 klik
Selesaikan Doktor sambil Jalani Proses Hukum

Mantan Bupati Tanahdatar Masriadi Martunus bersama istrinya

Setelah menjalani serangkaian proses hukum selama kurang lebih tujuh tahun, mantan Bupati Tanahdatar periode 2000-2005 Masriadi Martunus bisa bernapas lega. Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa penuntut umum dan membebaskan Masriadi dan mantan Asisten III Setda Tanahdatar Ediatiwarman dari segala tuntutan.

WAJAH Masriadi terlihat haru saat memperlihatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, Jumat lalu (19/10). Didampingi istrinya Maswida, dia memperlihatkan salinan putusan itu pada Padang Ekspres.

“Walaupun sebelumnya hakim Pengadilan Negeri Batusangkar sudah menyatakan saya bebas, namun dengan adanya kepastian Mahkamah Agung ini, saya menjadi semakin yakin dan tenang,” jelasnya dengan suara bergetar.

Sejak menyandang status sebagai terdakwa, energinya terkuras menghadapi kasus hukum yang disandangnya. “Dari dulu saya yakin Allah akan memperlihatkan kuasanya pada saya dan seluruh keluarga yang menjadi tidak tenang karena adanya perkara ini,” papar pria asal Lintaubuo, Tanahdatar ini.

Masriadi terjerat hukum di akhir jabatannya sebagai Bupati Tanahdatar. Ketika itu, Masriadi sedang bersiap-siap mencalonkan diri dalam pilkada periode kedua, sekitar Agustus 2005.

Dia dilaporkan oleh salah satu LSM karena telah memperkaya diri sendiri dengan cara mendepositokan kas daerah.

Waktu itu, dia dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumbar yang dipimpin Antasari Azhar dan Kejaksaan Negeri Batusangkar. “Saya sempat bertemu Pak Antasari, dia menyatakan kasus itu ada karena buntut dari pilkada. Karena bukti tidak cukup, dia tidak memprosesnya, hingga datangnya Kejati yang baru,” jelasnya.

“Saya diperiksa sejak Agustus 2005, sehari menjelang Presiden SBY datang ke Tanahdatar September 2005, sehari menjelang kehadiran SBY ada konferensi pers di Kejati yang menyatakan ada dugaan korupsi Rp 7 miliar deposito kas daerah Tanahdatar,” tambahnya.

Menurutnya, yang diperkarakan adalah karena kebijakan cash management dengan cara manajemen rekayasa keuangan daerah yang terdapat dalam kas daerah. Yaitu, mendepositokan kas daerah ke bank. Padahal, kebijakan itu mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas tanpa mempengaruhi pelaksanaan APBD dan akhirnya mampu meningkatkan PAD Tanahdatar.

“Kebijakan itu mampu meningkatkan PAD Tanahdatar sampai 800 persen. Atas keberhasilan itu, daerah lain pun melakukan studi banding ke Tanahdatar. Tahun pertama saya depositokan, kas daerah yang awalnya Rp 1,7 miliar naik menjadi Rp 4,8 miliar. Upaya ini meningkatkan PAD Rp 2 miliar setahun. Dengan pola itulah PAD Tanahdatar sudah mencapai Rp 15 miliar,” ujarnya.

Setelah diadili di Pengadilan Negeri Batusangkar, hakim memutuskan Masriadi bebas pada 30 Oktober 2008. Terdakwa kasus dugaan korupsi deposito kas daerah Tanahdatar tahun 2002 dan 2003, itu divonis majelis hakim yang dipimpin Ramli Rizal bebas dari dakwaan memperkaya diri sendiri, dan menyalahgunakan kewenangannya ketika mengalihkan rekening tabungan ke deposito tanpa disertai surat keluar uang (SKO, SPP, SPMO).

Begitu juga kebijakan pemberian uang perangsang (tambahan penghasilan).

Hakim menilai, pengalihan dana APBD dari rekening tabungan ke deposito tanpa disertai bukti uang keluar dapat dibenarkan, karena pengalihan dana tersebut bukan hanya tergolong belanja, tapi hanya pengalihan dana dengan tetap atas nama Pemkab Tanahdatar.

Namun, JPU dari Kejaksaan Negeri Batusangkar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan permohonan kasasi Nomor 05/PID/2008/PN pada 5 November 2008. Kemudian kasus tersebut masuk ke Mahkamah Agung dengan Nomor 321 K/Pidsus/2009.

Dalam rapat Permusyarawatan Mahkamah Agung pada Selasa, 31 Mei 2011 oleh Mansyur Kartayasa, hakim agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua majelis beserta anggota menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon JPU Kejari Batusangkar.

Terdakwa tetap dibebaskan dan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara. “Saya tidak dendam, kasus ini justru banyak memberikan pelajaran pada saya. Saya jadi belajar banyak tentang hukum. Ini adalah konsekuensi jabatan,” jelasnya.

Selama menunggu kepastian hukum, Masriadi menghabiskan waktu dengan melanjutkan pendidikan di Jakarta, tahun 2006-2009 di jurusanmanagemen pemerintahan. Pada tahun 2010 dia melanjutkan S-3. “Saat ini saya masih menyelesaikan disertasi. Karena kuliah saya sempat terhenti karena stroke yang saya alami,” ulas Masriadi. (***)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA