Date Jumat, 1 August 2014 | 20:51 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Direktur Walhi: Tindak Pembekingnya

Tambang Liar Marak, 1 Tewas

Senin, 22-10-2012 | 11:28 WIB | 946 klik
Tambang Liar Marak, 1 Tewas

Dompeng (Kapal Penambang Emas) yang sedang parkir di pinggir Batang Hari

Padang, Padek—Sudah lima tahun tambang emas liar beroperasi di Sumbar, pemerintah di daerah ini belum juga mampu mengatasi masalah kerusakan lingkungan tersebut. Akibatnya, praktik pertambangan emas tanpa izin tetap saja marak di sejumlah daerah.

Di Pasaman Barat, seorang penambang emas liar tewas tertimbun tanah sekitar pukul 15.15 WIB, Sabtu (20/10). Korban diketahui bernama Tawar, 34, warga Tamiangtangah, Kecamatan Ranahbatahan.

“Kita berharap kejadian ini tidak terulang lagi,” kata Camat Ranahbatahan, Suratno dan Kasubag Humas Polres Pasbar, AKP H Muddasir secara terpisah, di Simpangampek, kemarin.

Pertambangan ilegal menggunakan mesin dompeng sudah lama berlangsung di Ranahbatahan. Aparat berdalih kesulitan menertibkannya karena selalu bocor setiap razia. “Sering dilakukan razia bersama Polres Pasbar, tapi ketahuan sama penambang,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Pasbar, Faizir Djohan.

Faizir Djohan mengklaim ada sekitar 60 mesin dompeng tanpa izin yang beroperasi. Terhadap aktivitas PETI itu, warga setempat sudah melayangkan protes kepada Pemkab agar menghentikan tambang ileal karena mencermari air sungai.

“Jika membuat air keruh, izin tidak diberikan. Tapi jika di luar area sungai, Pemkab akan mempertimbangkan lebih lanjut untuk pemberian izin,” kata Faizir.

60 dompeng tersebut beroperasi di Sungai Kanaikan, Kecamatan Gunungtuleh dan Sungai Batahan Aeknabirong, Kecamatan Ranahbatahan serta Kecamatan Talamau.

PemprovAngkat Tangan

Menyikapi lambannya penertiban PETI di Dharmasraya, Solok Selatan, Sijunjung dan Pasaman Barat, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga mengaku belum menemukan solusi yang tepat. Pemprov beralasan masih memperhitungkan dampak penutupan aktivitas penambangan liar itu, terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

“Wakil Gubernur Muslim Kasim telah turun ke sana untuk melihat secara langsung kondisi Batang Hari. Saya juga minta kepala daerah setempat segera menyelesaikan persoalan pencemaran lingkungan di DAS Batang hari itu. Sampai hari ini, kami belum menemukan solusi yang tepat untuk penanganannya,” ujar Irwan Prayitno akhir pekan lalu.

Gubernur mengaku dilematis terhadap persoalan ini. Jika dilakukan penutupan aktivitas penambangan, ekonomi masyarakat akan terganggu. Namun jika tetap dibiarkan, kerusakan lingkungan akan semakin parah. “Saya tengah menjalin komunikasi intensif dengan kepolisian. Mudah-mudahan ada solusi yang dapat dihasilkan dalam pembicaraan itu,” papar mantan anggota DPR RI ini.

Sekali lagi, Gubernur menginstruksi kepada daerah Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya segera melakukan penanganan di sepanjang DAS Batang Hari. “Jika tak segera ditangani, dikhwatirkan dapat menimbulkan bencana yang besar,” tegasnya.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar meminta Gubernur tidak menolerir aktivitas penambangan hanya karena alasan perekonomian. Direktur Walhi Sumbar, Khalid Syaifullah mengatakan, akibat penambangan di sepanjang aliran sungai, tingkat pencemaran DAS Batang Hari sudah kritis.

Pencemaran paling parah terjadi di sub DAS Batang Hari di Solok Selatan dan Dharmasraya. Tidak hanya menggunakan peralatan tradisional, namun sudah menggunakan peralatan modern. Bahkan aktivitas penambangan dilakukan dengan menggunakan ekskavator.

“Selama ini, penambangan di DAS Batang Hari sulit dilakukan karena dibeking oknum aparat. Makanya para penambang tidak takut-takut melakukan aktivitas penambangan meski perbuatan mereka merusak lingkungan,” ujarnya.

Khalid mengatakan, sepanjang penindakan terhadap para pembeking aktivitas penambangan tersebut tidak dilakukan, maka kegiatan aktivitas penambangan di DAS Batang Hari akan tetap terus terjadi.

“Memang banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dari penambangan, tapi pemda jangan memberikan toleransi begitu saja. Saya miris, jika Gubernur bilang belum menemukan solusi penanganan Batang Hari. Padahal, solusinya sudah jelas yakni menstop aktivitas penambangan liar tersebut,” ungkapnya.

Khalid mengingatkan pemerintah Sumbar harus memikirkan dampak bencana akibat aktivitas penambangan tersebut di atas kepentingan ekonomi. “Jangan hanya memikirkan kepentingan segelintir penambang mengeruk kekayaan alam, lalu dikorbankan keselamatan masyarakat banyak. Bila bencana datang, semua yang akan kena dampaknya,” tegas Khalid.

Penghentian aktivitas penambangan di sepanjang DAS Batang Hari harus dilakukan pemerintah, dengan menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari aktivitas penambangan liar tersebut.

“Pemerintah kan bisa memberikan bantuan permodalan bagi masyarakat di sepanjang DAS Batang Hari atau memberikan pelatihan keterampilan pada warga sekitar. Sehingga masyarakat di sana memiliki mata pencarian lain. Pemerintah dapat memberikan pendampingan sampai mereka bisa mandiri,” jelasnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA