Date Senin, 28 July 2014 | 21:22 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Diskreditkan Kepala Daerah yang Jadi Caleg

UU Pemilihan Legislatif Tuai Kontroversi

Sabtu, 20-10-2012 | 13:14 WIB | 396 klik

Solok, Padek—Lahirnya undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Legislatif (Pileg) menuai kontroversi di berbagai daerah di Indonesia. Pasal yang paling menuai sorotan adalah pasal 51 huruf k, yang menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatan jika ingin menjadi calon legislatif untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dalam pasal itu juga ditegaskan pengunduran diri itu tidak dapat ditarik kembali. Di samping kepala daerah, pasal itu juga “menyerang” pejabat-pejabat lain yang sumber pendanaannya (seperti gaji) berasal keuangan negara.

Secara lengkap, pasal 51 huruf itu berbunyi: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Bupati Solok Syamsu Rahim menilai pasal-pasal yang berhubungan dengan pengunduran diri kepala daerah dan wakil kepala daerah pada undang-undang itu memiliki prespektif perlakuan yang tidak sama (unequal treatment). Selain perlakuan tidak sama, juga pasal tersebut telah merampas hak konstitusional dari kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang semestinya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sejak pelantikan (Pasal 110 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004).

“Berkaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008) pada beberapa tahun yang lalu mengenai gugatan materi terhadap ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: q. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya”. MK berkesimpulan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.

Jalan ke Senayan (gedung DPR/MPR) juga semakin terjal karena pada pasal 12 huruf k, juga dinyatakan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang ingin menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga harus mundur dari jabatannya. Padahal Syamsu Rahim diyakini bakal meraup suara signifikan. Pasalnya, sebelum menjadi Bupati Solok, pada periode 2005-2010 ia adalah Walikota Solok. Sebelumnya, ia menjadi Ketua DPRD Kota Sawahlunto selama dua periode. Berarti ia telah memiliki pengalaman dan pendukung di tiga daerah di Sumbar. Selain itu, ia juga memiliki jaringan kuat di kalangan birokrat. Karena sebelum terjun ke dunia politis, ia adalah dosen APDN (sekarang IPDN).

“UU ini telah menghalangi hak seseorang untuk berkompetisi dalam politik untuk menjadi anggota legislatif, sementara jika kepala daerah ikut menjadi calon kepala daerah lain dibolehkan cuti atau tidak harus mundur. Saat ini saya bersama dengan kepala daerah lainnya tengah uji materi (judicial review) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), setelah ada hasilnya nanti baru bisa dipastikan maju atau tidaknya jadi Caleg DPR RI,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Syamsu Rahim mengatakan akan ikut menjadi Caleg DPR RI tahun 2014. Karena UU yang lahir pada bulan Mei lalu itu, ia mengatakan belum memastikan untuk ikut berkompetisi.

“Jika permohonan uji materi itu dikabulkan, baru bisa dipastikan untuk maju sebagai Caleg DPR RI pada 2014,” ujarnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA