Date Jumat, 1 August 2014 | 16:49 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Dimutasi Seenaknya, PNS Bisa Menggugat

Selasa, 10-05-2011 | 10:34 WIB | 164 klik

”Kalau ada PNS yang merasa teraniaya oleh pimpinan, misalnya dimutasi tanpa alasan jelas, bisa menggugat ke PTUN,” ujar Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, kemarin (9/5).


Ketentuan peradilan kepegawaian ini, lanjutnya, sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Hanya saja, karena banyak PNS yang belum paham benar, akhirnya mereka bersikap menerima saja.


”Paling banyak terjadi kasus ketidakadilan pada PNS ketika musim pilkada. Seorang kepala daerah bisa semaunya memindahkan pegawai yang dinilai berseberangan dengannya. Ironisnya, pegawai bersangkutan menerima saja tanpa berbuat apa-apa,” tuturnya.


Dengan RUU Pokok Kepegawaian, PNS akan dilindungi haknya dalam menuntut keadilan. Hal ini untuk mengurangi tindakan kesewenang-wenangan kepala daerah.


Bagaimana bila PNS melakukan pelanggaran disiplin pegawai? Menurut Tumpak, seorang pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS, akan diberikan sanksi sesuai PP 53 tahun 2010. Bila PNS bersangkutan tidak menerima sanksi tersebut, diberikan kesempatan melakukan upaya banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). ”Kalau tidak menerima sanksi yang diberikan pejabat struktural, bisa mengajukan keberatan ke Bapek,” tandasnya. (esy/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA