Date Sabtu, 2 August 2014 | 05:30 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

LKAAM-MUI Mendukung, tapi Jangan Pandang Bulu

Tuntaskan Perda Berantas Zina

Jumat, 28-09-2012 | 10:48 WIB | 556 klik

Padang, Padek—Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Berantas Zina dan Pelacur di Kota Padang yang tengah digodok di DPRD Padang, mendapat dukungan dari masyarakat. Namun, penerapannya ke depan harus tegas sehingga perbuatan asusila di Kota Padang bisa benar-benar teratasi.

”Selama ini penegakan Perda Pekat kurang tegas. Jadi, perlu adanya penegasan dalam perda pemberantasan pekat itu,” ujar Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Dt Rajo Pangulu..

Ia melihat, saat ini adat itu telah goyah dan rusak akibat moral generasi muda sudah banyak menjurus pada perilaku maksiat. Pelakunya bukan saja dari kalangan mahasiswa, tapi juga sudah melanda siswa SMA hingga pasangan sudah berkeluarga. ”Jadi, saya melihat adat sudah mulai punah di Kota Padang ini,” tandas mantan anggota DPRD Sumbar itu.

Dia sangat sepakat bila perda anti-maksiat itu segera diberlakukan di Kota Padang. Pelaksanaannya harus tegas dan tidak pandang bulu. Tempat-tempat hiburan malam dan penginapan yang selama ini sering dijadikan tempat berbuat asusila, harus ditutup atau dicabut izinnya. ”Tanpa tindakan tegas seperti itu di lapangan, perda ini akan jadi percuma, tidak akan ada gunanya,” katanya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak perda, perannya harus diperkuat sehingga dalam menindak pelaku tidak lagi pandang bulu. Semua yang tertangkap, baik kalangan pelajar, pegawai, penegak hukum, dan lainnya harus ditindak tegas. ”Jangan ada istilah tebang pilih, dan kepentingan di dalamnya,” ingat Sayuti.

Ketua MUI Padang, Syamsul Bahri, juga mendukung Ranperda itu dibuat. Namun, dia mengingatkan jangan sampai ada ketimpangan dalam menegakkan perda itu. ”Jika perda tersebut benar-benar ditegakkan, maka kasus asusila di Kota Padang akan berkurang. Untuk itu, penegakan perda tersebut mesti benar-benar tegas dan tidak tebang pilih,” ujarnya.

Beberapa mahasiswa di Padang juga mendukung perda pemberantasan maksiat. Salah seorang mahasisiwi IAIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah, Yessi, 19, mengharapkan perda itu segera dituntaskan dan diberlakukan. ”Bila mesum terus dibiarkan, maka akan dapat merusak nilai-nilai adat, bahkan generasi masa depan bangsa ini. Kami sangat mendukung perda pekat itu segera diterapkan,” kata Yessi.

Yanti, 20, mahasiswi Fakultas FKIP Universitas Negeri Padang, mengatakan pemberlakuan perda itu harus tegas dan tidak memandang jabatan atau pangkat pelakunya. ”Siapa pun dia wajib diringkus, agar Padang bersih dari pekat. Jika sepihak, kami yakin persoalan ini tidak akan selesai kapan pun,” tegas perempuan berjilbab itu.

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang, Arif, 22, mengatakan pelaku pekat bisa membuat buruk nama Kota Padang, dan merusak falsafah adat basandi syarak badansi kitabullah. (mg18/mg20)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA