Date Kamis, 24 July 2014 | 21:45 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Stop Praktik Perampasan Tanah Ulayat

Tuntaskan Kasus Agraria

Selasa, 25-09-2012 | 10:45 WIB | 977 klik
Tuntaskan Kasus Agraria

Massa SPI Sumbar bersama puluhan petani dari empat daerah mendatangi kantor Gube

Padang, Padek—Massa Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar bersama puluhan petani dari empat daerah; Pasaman Barat, Pasaman, Agam dan Limapuluh Kota mendatangi kantor Gubernur Sumbar, Senin (24/9). Mereka menuntut Pemprov Sumbar segera menuntaskan tumpukan kasus agraria yang terjadi di sejumlah daerah.

Salah satunya, sengketa tanah seluas 14.400 hektare yang melibatkan 3.477 kepala keluarga (KK) di Pasbar dan Limapuluh Kota. Mereka juga mendesak pemerintah menstop praktik perampasan tanah ulayat.

Aksi unjuk rasa dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Rata-rata, pengunjuk rasa terdiri perempuan yang sudah berusia lanjut. Mereka membawa spanduk berisikan tuntutan agar Pemprov memperjuangkan nasib para petani di Sumbar. Para demonstran ini disambut Asisten III Setprov Sumbar, Sudirman Gani.

“Ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil telah memicu konflik agraria berkepanjangan, bahkan tindak kekerasan terhadap petani. Perampasan tanah berjalan dengan mudah. Pemerintah pusat dan daerah serta korporasi tidak segan-segan mengarahkan aparat kepolisian dan pamswakarsa untuk membunuh, menembak, menangkap dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya menghadapi rakyat yang berani menolak dan melawan perampasan tanah,” ujar Ketua Badan Pelaksana Wilayah SPI Sumbar, Sukardi Bendang.

Jika data konflik agraria di Sumbar diakumulasikan sejak 1997 hingga 2011, sengketa lahan mencapai 119.200 ha. Sengketa lahan itu sendiri telah dibagi ke dalam 12 basis yang tersebar di Limapuluh Kota dan Pasbar. Di antaranya konflik agraria SPI Basis Batang Lambau-Kinali yang diduga merampas tanah seluas 1.200 ha oleh PTPN VI Ophir. SPI Basis Batang Lambau dalam hal ini menuntut pengembalian tanah ulayat dan meninjau ulang HGU PTPN VI Ophir.

Kemudian di Limapuluh Kota, sengketa tanah ulayat Nagari Sungai Kamuyang di Jorong Subaladuang yang secara sepihak diserahkan HGU-nya kepada PT Yenita Ranch oleh pemerintah saat Orde Baru. Tanah ulayat yang sudah dikelola dan ditata anggota SPI di Sungai Kamuyang ini, sedang digugat ke pengadilan oleh pemilik HGU. Padahal di tanah ulayat yang disengketakan itu, sudah dilakukan penanaman bibit buah-buahan oleh utusan khusus presiden bidang penanggulangan kemisikinan, HS Dillon, gubernur Sumbar, Kakanwil BPN Sumbar dan bupati Limapuluh Kota.

Di atas tanah ulayat itu, juga dilakukan penandatangann MoU pembaruan agraria untuk penanggulangan kemiskinan antara SPI dengan pemerintah. Kala itu, pemerintah diwakili HS Dilon.

“Makanya di HUT ke-52 Hari Tani sekarang, kami mengajukan enam tuntutan kepada pemerintah. Harapan kami, apa yang kami suarakan ini, dapat disuarakan juga oleh Pemprov,” ucapnya.

Tuntutan itu adalah menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas, melaksanakan pembaruan agraria sesuai konstitusi UU 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.

Selanjutnya, menarik TNI/Polri dari konflik agraria, membebaskan para pejuang-pejuang rakyat yang bertahan dalam melawan perampasan tanah, penegakan hak asasi petani dengan cara mengesahkan perlindungan hak asasi petani dan RUU kedaulatan pangan sesuai tuntutan rakyat tani.

“Tuntaskan segera konflik agraria dan hentikan perampasan tanah ulayat, distribusikan segera tanah telantar kepada petani dan masyarakat miskin. Kami berharap apa yang menjadi tuntutan kami ini dapat direspons oleh pihak-pihak terkait,” ulasnya.

Sengketa lahan di 12 basis itu, di antaranya konflik agraria di SPI Batang Lambau, Nagari Kinali, sengketa dengan PT PN VI. Sengketa tanah ini melibatkan 400 KK dengan luas 1.200 ha, Dewan Pengurus Basis (DPB) SPI Ulusimpang, Nagari Parit, Kecamatan Kotobalingka, Pasbar sengketa dengan PT Sago Nauli (sawit).

Sengketa melibatkan 125 KK dengan luas lahan 300 hektare, DPB SPI Sikabau, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Pasbar, sengketa dengan PT Bakri (sawit). Sengketa terjadi dengan 400 KK dengan luas lahan 800 hektare, DPB SPI Simpang Tenggo, Nagari Airbangis, Kecamatan Sungaibaremas, Pasbar. Sengketa ini melibatkan 750 KK dengan luas lahan 2.000 hektare.

DPB SPI Bukit Talau, Nagari Gunungmalintang, Pangkalan, sengketa dengan PT PN VI (karet) yang melibatkan 63 KK dengan luas lahan 188 ha, DPB SPI Maligi, Nagari Airbangis, Kecamatan Seibareh sengketa dengan PT Permata Hijau Pasaman dan PT Gersindo (sawit), Pasbar. Sengketa melibatkan 306 KK dengan luas lahan 612 ha, DPB SPI Koto Gadang Jaya, Nagari Kinali, sengketa dengan PT Tri Sangga Guna (sawit).

Asisten III Setprov Sumbar, Sudirman Gani, berjanji menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan pendemo. “Saya nanti akan sampaikan apa yang menjadi aspirasi dari petani dan SPI ke gubernur. Tentunya, nantinya gubernur yang akan menyikapi apa yang menjadi keluhan masyarakat,” janjinya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perkebunan Sumbar, Fajaruddin mengatakan, untuk menghindari konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, Pemprov memperketat pengeluaran Izin Usaha Perkebunan ( IUP). Bahkan sampai saat ini, Dinas Perkebunan Sumbar masih menggantung permohonan izin yang diusulkan lima perusahaan perkebunan di Mentawai dan Solsel.

“Pemprov baru akan merealisasikan IUP itu, setelah adanya kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar. Sepanjang hal itu belum terwujud, permohonan izin lima perusahaan itu tidak akan dikeluarkan,” ulasnya.

Fajarudin mengakui, untuk IUP saat ini, Pemprov agak selektif mengeluarkannya. “Saat ini, akan ada penolakan masyarakat sekitar terhadap pembukaan lahan sawit yang dilakukan usaha perkebunan. Kami tak mau persoalan itu, nantinya akan menyebabkan potensi konflik besar di Sumbar”. (ayu)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA