Date Sabtu, 26 July 2014 | 03:33 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Hari Ini, Sidang Perdana

Senin, 09-05-2011 | 12:01 WIB | 229 klik

”Sidang akan diketuai Asmudin, dengan anggota Syafruddin Arja dan Yoserizal,” ujar Humas Pengadilan Negeri Padang, Jon Efredi kepada Padang Ekspres, Jumat (4/5).


Berkas kasus tersebut telah diterima Panitera Muda PN Padang, Alfian dari pihak Kejari Padang sejak 25 April 2011 lalu. Berkas itu diserahkan jaksa penuntut umum (JPU) Pidsus Kejari Padang, Maryanti dengan barang bukti (BB), bahkan juga buku tabungan bank tempat penyimpanan sisa dana senilai Rp135 juta itu.


Sekadar diketahui, dana pembinaan dai itu berasal dari APBD Sumbar tercantum dalam Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 11/2004 pada 19 Febuari 2004. Dalam keputusan tersebut, gubernur menganggarkan dana untuk Biro Pemberdayaan Sospora Sumbar.
Dana itu digunakan membuat dokumen anggaran satuan kerja (DASK), yang digunakan untuk berbagai kegiatan. Di antaranya, kegiatan pembinaan dai asal Mentawai, dan kegiatan pembinaan keagamaan di MUI Sumbar.


Pagu dana untuk kegiatan pembinaan dai asal Mentawai berjumlah Rp250 juta, sedangkan untuk kegiatan pembinaan keagamaan MUI Sumbar berjumlah Rp250 juta. Dana untuk kegiatan MUI Sumbar inilah yang kemudian menjadi permasalahan hingga menjadikan Nasroen Harun menjadi terdakwa karena tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Penggunaan dana itu tidak disertai Surat Pertanggungjawaban (SPj), mulai dari tanggal 10 Januari tahun 2004 sampai tahun 2005. Dijelaskan Jon, kasus ini masih ditangani pengadilan umum dan bukan Pengadilan Tipikor. Sebab, berkas kasus ini dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Padang ke PN Padang sebelum tanggal 28 April 2011.


Nasroen diduga korupsi karena tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipakainya. Penyimpangan itu awalnya ditemukan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumbar 2010 lalu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejari Padang. (ldy)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA