Date Rabu, 23 July 2014 | 12:58 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Belum Sampaikan Laporan Amdal, UKL-UPL

139 Perusahaan Terancam Disegel

Jumat, 21-09-2012 | 13:58 WIB | 581 klik
139 Perusahaan Terancam Disegel

-

Thamrin, Padek—Kepedulian dunia usaha terhadap lingkungan hidup memprihatinkan. Ini terlihat dari kesadaran pelaku usaha membuat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan) ke Bapedalda Padang. Ironisnya, sejumlah perusahaan tersebut tetap bisa beroperasi karena mendapat izin dari pemerintah.

Dari data Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Padang, sekitar 45 persen dari 296 perusahaan di Padang belum menyampaikan laporan Amdal dan UKL-UPL. Tercatat 157 perusahaan sudah melaporkan dan 139 perusahaan belum melaporkan dokumen lingkungan.

Dari 11 jenis usaha atau kegiatan, tercatat paling banyak usaha yang belum melaporkan dokumen lingkungan adalah hotel; 28 dari 54 hotel. Selanjutnya usaha gudang dan disusul restoran atau rumah makan (selengkapnya lihat grafis). Meski perusahaan tersebut bisa disegel atau dicabut izin operasinya, nyatanya instansi terkait terkesan gamang mengesekusinya.

Kepala Bapedalda Padang, Edi Hasymi saat workshop kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup di Hotel Aliga, kemarin (20/9), menyatakan komitmenya menindak perusahaan tanpa Amdal dan UKL-UPL sesuai amanat UU Nomor 32/2009 tentang Pembekuan atau Pencabutan Izin Lingkungan. Usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dipidana minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun atau denda Rp 1-3 miliar.

Edi mewanti-wanti ancaman ini tidak sekadar gertak sambal.

Dia mencontohkan dua perusahaan stock pile batu bara yang disegel pada tahun 2011. Tahun 2012, baru satu perusahaan yang disegel, yakni usaha pengepakan ikan laut. “Tidak tertutup kemungkinan tahun ini banyak perusahaan atau kegiatan usaha yang akan disegel karena telah diberi peringatan. Dalam tahun ini, kemungkinan banyak penyegelan. Kita sudah berupaya untuk sosialisasi dan membantu pemilik usaha ini. Masak hanya melaporkan dokumen lingkungan ini tidak bisa,” ulasnya.

Dalam Pasal 76 huruf b UU No 32/2009, bisa dilakukan pembongkaran dan penyitaan barang yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Banyak juga ditemukan pengelolaan limbah yang tidak layak lagi. “Di sanalah peran Bapedalda melakukan pengawasan dan pembinaan untuk perbaikan,” ujar Edi.

Perusahaan yang tidak merlaporkan dokumen lingkungan bisa dianggap sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan. Dengan tidak adanya laporan, tentu ada kesalahan yang dilakukan terhadap lingkungan. Misalnya tidak mengolah limbah dan mencemari lingkungan sekitar. (ek)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA