Date Senin, 28 July 2014 | 19:21 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

PPILN Awasi Praktik Monopoli Instalasi

Rabu, 12-09-2012 | 13:43 WIB | 813 klik

Padang, Padek—Kabar baik bagi warga Sumbar. Masyarakat pengguna jasa kelistrikan di Sumbar akan mendapatkan sertifikat layak operasi (SLO) yang dikeluarkan Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) Sumbar. Sertifikat ini nantinya berguna untuk menjamin standardisasi instalasi bangunan listrik pelanggan sehingga keamanan listrik pelanggan lebih terjamin.

Dengan adanya SLO ini, jika terjadi kebakaran, masyarakat akan mendapat santunan yang besarnya tergantung besar pemakaian daya atau minimal Rp 2,5 juta per pelanggan. Ini sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor14/2012, dan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral/K/20/Men/2012.

“Untuk pembuatan SLO ini, juga harus berdasarkan jaminan instalasi listrik (JIL) atau kartu gambar instalasi yang diterbitkan asosiasi seperti Aklindo dan asosiasi lainnya. Pemberlakuan wajib SLO ini khusus pelanggan baru. Baik itu rumah tangga maupun industri dengan kapasitas daya 450 VA-197 KVA,” kata Ketua Umum PPILN, Edi Sayudi usai pelantikan Badan Pengurus dan Badan Pelaksana PPILN Sumbar di Hotel Pangeran Beach, Selasa (11/9).

Nantinya ada petugas PPILN yang mendatangi pelanggan baru untuk melihat standardisasi penggunaan peralatan listrik yang digunakan. “Jika memang sudah standar, PPILN akan menerbitkan SLO bagi pelanggan. Mengenai besar biaya disesuaikan dan dibahas dalam waktu dekat ini. Pemberlakuan SLO ini nantinya juga akan menyerap banyak tenaga kerja untuk tenaga pelaksana di lapangan,” ulas Edi.

Ketua Umum PPILN, Edi Sayudi melantik Badan Pengurus PPILN Sumbar periode 2012-2016 yang diketuai Masdi Ardi beserta pengurus. Edi juga melantik General Manager Badan Pelaksana PPILN Sumbar periode 2012-2016, Asril Kalis dan empat manajer lainnya.

“Sejak adanya UU No 18/2009, sudah tidak ada lagi monopoli dalam penyediaan jasa di bidang ketenagalistrikan. Karenanya, saya berharap agar tidak ada lagi monopoli proyek termasuk adanya dukungan pabrik terhadap kontraktor tertentu. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik, ketidakkondusifan dan persaingan yang tidak sehat. PPILN akan bertugas mengawasi praktik monopoli instalasi listrik ini,” tutur Ketua Badan Pengurus PPILN Sumbar, Masdi Ardi.

General Manager Badan Pelaksana PPILN Sumbar, Asril Kalis menambahkan, PPILN dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan asosiasi kontraktor listrik. “Tugasnya memeriksa pekerjaan instalator apakah memenuhi standar Indonesia atau tidak. Kalau dalam pemeriksaan, ternyata memenuhi persyaratan maka diterbitkan lah SLO dan baru bisa digunakan listrik tersebut,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Marzuki Mahdi mengimbau seluruh masyarakat Sumbar untuk mempergunakan SLO karena hal tersebut adalah wajib.

“Berdirinya PPILN akan semakin mempermudah bagi konsumen untuk mendapatkan SLO dan terhindar dari segala kemungkinan negatif. Selain itu, juga untuk melindungi serta menguntungkan konsumen agar kontraktor tidak bisa melakukan hal yang merugikan pelanggan,” ungkapnya.

General Manager PLN Sumbar, Judi Winardi mengapresiasi berdirinya PPILN karena akan semakin mempermudah PLN.

“Kebutuhan konsumen akan listrik, semakin meningkat dan untuk mendapatkan SLO tidak hanya pada satu lembaga independen. Tugas PLN hanya sebatas memberikan Kwh untuk pemasangan listrik. Setelah itu, dipasang instalasi oleh kontraktor. Setelah terpasang instalasi di rumahnya, konsumen wajib meminta untuk diperiksa standar kelayakan operasionalnya, karena konsumen wajib mendapatkan sertifikat SLO tersebut,” sebutnya. (san)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA