Date Sabtu, 26 July 2014 | 05:17 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

2013, Pengangkatan Honorer Kategori I di Pessel

Rabu, 05-09-2012 | 12:25 WIB | 2097 klik

Painan, Padek—Pengangkatan pegawai honor Kategori I yang direncanakan akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Pessel hingga kini masih menunggu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pessel Naswir ketika ditemui Padang Ekspres kemarin mengungkapkan, pihaknya masih menunggu ketetapan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BKAN).

“Kemungkinan para Pegawai Honorer Kategori I akan diangkat pada tahun 2013, kini masih dalam tahap pemberkasan syarat-syarat tentang pengakatan PNS, sembari menunggu intruksi dari pusat,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk Pegawai Honorer Kategori II akan dilakukan tes kepada mereka, direncanakan itu juga dilakukan pada tahun 2013 mendatang.Dimana tes tertulis itu mirip dengan tes CPNS baru.

Jumlah Pegawai Honorer Kategori I di Pessel ada 55 orang dan Kategori II sekitar 1.461 orang.

Dijelaskan, dalam tes tertulis itu tidak semua tenaga honorer Kategori II ini akan diangkat menjadi CPNS, sesuai dengan kebutuhan Pessel, karena dengan kondisi sekarang ini jumlah PNS yang ada sudah melebih dari kebutuhan.

“Nanti tesnya akan merujuk kepada soal yang dibuat oleh konsorsium PTN yang ditunjuk, namun semua itu masih menunggu intruksi dari pusat, yang jelas tidak ada penerimaan CPNS tahun 2012, dengan jumlah PNS di Pessel mencapai 8 ribu, dimana 949 PNS bergerak di bidang teknis, kesehatan dan guru,” lanjutnya

Melihat semua itu Naswir menegaskan tidak akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun ini, pasalnya PNS yang ada saat ini pun sudah melebihi.Penerimaan CPNS tak digelar hingga 31 desember 2012 dan Pessel termasuk daerah yang di moratorium.

Ini juga dipengaruhi selama dua tahun terakhir belanja gaji pegawai dari APBD Pessel telah melebihi dari 63 %. Belanja pegawai sudah mendominasi APBD. Sedangkan belanja untuk publik pun kurang dari 40 % juga diperuntukan untuk PNS berupa honor penyelengaraan kegiatan, idealnya publik yang harus lebih banyak di banding gaji pegawai.

“Tingginya Belanja PNS merupakan salah satu indikasi penyebab defisit pendapatan asli daerah sejak dua tahun belakangan ini” akhirnya.(n)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA