Date Sabtu, 26 July 2014 | 22:10 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Nominal SPP Wajib Berkurang Minimal Separo

2013, Dana BOS-SM Rp 9,8 T

Sabtu, 25-08-2012 | 12:08 WIB | 1144 klik

Jakarta, Padek—Program penunjang wajib belajar 12 tahun mulai berjalan efektif tahun depan. Diantara caranya adalah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan Rp 9,8 triliun dana bantuan operasional sekolah menengah (BOS-SM).

Mendikbud Mohammad Nuh di Jakarta kemarin (24/8) mengatakan, seluruh dana BOS-SM periode 2013 meningkat cukup signifikan dibanding tahun ini. Dia mengatakan, tahun ini dana BOS-SM hanya sekitar Rp 1 triliun saja. ”Karena tahun ini masih rintisan dulu, jadi tidak banyak-banyak,” kata dia.

Untuk urusan pencairan, dana BOS-SM ini akan dikucurkan mirip dengan dana BOS SD dan SMP. Yaitu dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi lalu ke sekolah atau satuan pendidikan penerima.

Nuh mengatakan, untuk tahun depan anggaran dana BOS-SM naik drastis karena jumlah penerima dan satuan harganya naik. Menteri asal Surabaya itu mengatakan, tahun depan dana BOS-SM dikucurkan untuk sekitar 9,8 juta siswa SMA, SMK, dan MA (Madrasah Aliyah) negeri maupun swasta. ”Untuk MA juga kita cover, walaupun di bawah Kemenag (Kementerian Agama). Toh jumlah siswanya tidak signifikan,” terang dia.

Alokasi dana BOS-SM tadi ditetapkan sebesar Rp 1 juta per siswa per tahun. Nuh menghitung penetapan harga satuan ini sudah setara dengan sekitar 70 persen kebutuhan operasional siswa sesungguhnya. Dia mengatakan, jika kebutuhan operasional rata-rata siswa SMA sederajat adalah Rp 1,5 juta per tahun.

Merujuk pada pembahan antara Kemendikbud dengan Komisi X DPR, anggaran untuk BOS-SM ini memang belum dimunculkan. Sebab, masih membutuhkan finalisasi pembahasan di internal komite pendidikan yang diketuai Wakil Presiden Boediono. Meskipun begitu, Nuh menggaransi jika dana ini pasti ada dan pasti cair.

Lalu apakah dampaknya dari pengucuran dana BOS-SM ini? ”Kalau belum bisa menggratiskan biaya SPP seperti di SD dan SMP, minimal mengurangi,” ucap mantan rektor ITS tersebut. Nuh mengatakan kecil kemungkinan dana BOS-SM ini bisa menggratiskan SPP karena memang alokasinya setara dengan 70 persen biaya rata-rata operasional siswa.

Nuh mencontohkan, jika selama ini biaya SPP sebesar Rp 250 ribu per bulan, setelah ada BOS-SM ini diharapkan bisa turun menjadi Rp 100 ribu per bulan. Tetapi jika SPP sebelumnya sudah Rp 100 ribu per bulan, diharapkan setelah ada BOS-SM ini SPP bisa digratiskan.

Dia juga mewanti-wanti sekolah tidak boleh berbuat curang. Misalnya dengan menaikkan dulu nominal SPP sebelum pengucuran dana BOS-SM. ”Jika ini terjadi, kan sama dengan program diskon-diskon yang ada di mal. Harganya dinaikkan dulu, baru dikorting. ,” urainya.

Untuk kasus di Provinsi DKI Jakarta, Nuh mengatakan, harusnya tahun depan SPP SMA sederajat gratis. Sebab Pemprov DKI Jakarta mulai tahun ini sudah mengalokasikan semacam dana bantuan operasional daerah (BOPDA) SMA sederajat sebesar Rp 400 ribu per siswa per tahun. ”Jika ditotal dengan BOS-SM kan Rp 1,4 juta, harusnya tahun depan SPP SMA di Jakarta berkurang drastis atau bahkan gratis,” papar Nuh.

Selain diproyeksikan bisa menurunkan biaya SPP, Nuh mengatakan program pengucuran BOS-SM ini diharapkan bisa mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) SMA sederajat. Saat ini APK SMA sederajat secara nasional masih 68,6 persen. Nuh menuturkan dengan BOS-SM ini sekaligus bisa mengurangi kesenjangan APK SMA di sejumlah daerah. (wan/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA