Date Jumat, 1 August 2014 | 10:44 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Transfer Dana Gelap Tender Simulator SIM ke Korlantas

Polisi Cari Bukti ke Bank Mandiri

Selasa, 14-08-2012 | 11:42 WIB | 245 klik

Jakarta, Padek—Penyidik Mabes Polri tampaknya ingin membuktikan kemampuannya menuntaskan kasus korupsi simulator SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas) lebih cepat. Salah satu caranya gencar melakukan pemeriksaan tersangka maupun data dan bukti-bukti.

Penyidik kini berusaha meminta salinan data transfer yang dilakukan Soekotjo Bambang, bos PT Inovasi Teknologi. Bambang mengklaim telah mengirim dana dengan transfer ke sejumlah rekening. Di antaranya rekening Primer Koperasi Korlantas Mabes Polri.

”Kita masih menelusuri bukti-bukti, memang ada dari salah satu bank nasional yang kita minta datanya,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar di Jakarta, kemarin. Boy tak menyebut nama bank itu, namun dari pengakuan Bambang, dia menggunakan jasa Bank Mandiri.

Bahkan, Bambang mentransfer uang sebanyak Rp 15 miliar ke rekening Primkopol Korlantas dalam dua periode. Masing-masing Rp 7 miliar dan Rp 8 miliar.

Dalam salinan bukti transfer yang beredar di kalangan wartawan kemarin, kuitansi itu ditandatangani Soekotjo Bambang. Transfer dalam kuitansi itu ditujukan ke rekening Primkopol nomor 126.0088.006.xxx tertanggal 14 Januari 2011.

Boy mengaku belum mendapatkan informasi secara detail adanya aliran transfer uang itu. “Saya belum tahu, belum ada informasi secara spesifik dari penyidik,” kata mantan Kapolres Pasuruan Jawa Timur itu.

Dia menambahkan, saat ini penyidik juga sedang menelisik daftar laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang sudah dimiliki Polri. “Kita punya data-data dari PPATK, belum tahu apakah ada yang terkait dengan kasus ini atau tidak,” katanya.

Laporan 2010 dan 2011 itu, menurut Boy, sudah diterima lama. “Sudah ditindaklanjuti, ada juga yang dinaikkan statusnya menjadi penyidikan,” katanya tanpa merinci kasus yang mana yang dimaksudkan.

Tim Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri juga sudah memeriksa Soekotjo Bambang di rutan Kebonwaru Bandung kemarin petang. “Pemeriksaan itu sudah seizin Mahkamah Agung dan koordinasi dengan LPSK,” kata Boy.

Pengacara Bambang, Erick S Paat menjelaskan, kliennya menemui tiga orang penyidik di rutan Kebonwaru. “Materinya masih awal-awal, seputar identitas dan perkenalan dengan Budi Santoso,” katanya.

Erick tidak menjelaskan secara detail pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diberikan oleh penyidik. “Saya tidak bisa sampaikan materi penyidikan, masih awal awal saja,” ujar pengacara senior ini.

Mantan PetinggiKPK Bicara

Di bagian lain, kasus korupsi Korlantas menarik perhatian para mantan pimpinan KPK. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Jasin menuturkan, kasus tersebut harus ditangani KPK. “Menurut pendapat saya, sebagai konsekuensi logis, kasus ini KPK yang harus menangani. Karena seperti yang disampaikan Johan Budi (Juru Bicara KPK) kasus itu sudah sampai pada penyidikan. KPK kan tidak bisa menghentikan penyidikan,” jelas Jasin usai acara buka puasa bersama pimpinan KPK, di gedung KPK, kemarin (13/8).

Mantan pimpinan KPK bidang pencegahan itu menambahkan, sekalipun menyangkut Korlantas Polri, kasus tersebut tetap harus ditangani KPK. Namun, jika memang diperlukan kerja sama antardua lembaga penegak hukum, kata dia, KPK juga pernah melakukannya. “Kalau misalnya kerja sama penanganan, KPK juga pernah dengan kejaksaan. Jadi, KPK menangani gubernurnya dan kejaksaan tangani sekdanya, seperti kasus korupsi Sumatera Utara waktu itu,” jelas dia.

Hampir senada dengan Jasin, Achmad Santosa yang akrab disapa Ota, menyatakan sebaiknya kasus tersebut diselesaikan oleh KPK sesuai UU KPK. “Ya, harusnya sesuai UU KPK saja,” kata Ota ditemui usai acara buka bersama.

Sementara itu, Bibit Samad Rianto awalnya juga enggan mengungkapkan secara gamblang terkait penanganan kasus korupsi yang menjerat dua jenderal polisi tersebut. Menurut mantan pimpinan bidang penindakan itu, sebaiknya kasus tersebut ditangani bersama-sama antara polisi dan KPK. “Ya bersama-sama saja. Kita dulu pernah join investigation,” ujarnya.

Ketika ditanya pandangan pribadi terkait penanganan kasus tersebut, Bibit menyarankan penanganannya didasarkan dengan undang-undang yang berlaku. “Jadi, kalau berdasarkan ketentuan undang-undangnya, kalau KPK melakukan penyidikan, mereka (polisi) harus berhenti. Itu ada undang-undangnya,” tegasnya. (rdl/ken/nw/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA