Date Kamis, 31 July 2014 | 06:16 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Sumbar Pertanyakan Data Kemiskinan ke Pusat

Selasa, 24-07-2012 | 12:16 WIB | 603 klik

Padang, Padek—Pemprov Sumbar mempertanyakan akurasi data kemiskinan sejumlah kabupaten/kota kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menyusul protes empat bupati terhadap data kemiskinan di daerahnya. Mereka meragukan akurasi data tersebut.

“TNP2K diharapkan bisa segera memberikan jawaban sehingga realisasi program jamkesda ataupun raskin tidak menuai masalah,” kata Kepala Bagian Bina Produksi, Biro Perekonomian Setprov Sumbar, Azrizal kepada Padang Ekspres, kemarin (23/7).

Saat rapat koordinasi (rakor) gubernur dan bupati/wali kota pada 16 Juli 2012 di Hotel The Hill Bukittinggi, Bupati Tanahdatar M Shadiq Pasadiqoe, Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, Wakil Bupati Solok Desra Ediwan Anan Tanur dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet memprotes data kemiskinan tersebut.

Mereka meragukan akurasi data tersebut. Nasrul Abit mengatakan jika data itu diakomodir, daerahnya bisa bangkrut untuk membiayai jamkesda dan raskin.

Data TNP2K tersebut di bawah koordinasi Wakil Presiden RI Boediono. BPS hanya menerima input data dari TNP2K. Karena itu, Pemprov Sumbar menyurati TNP2K untuk memastikan data kemiskinan yang dikeluhkan bupati dan wali kota tersebut.

“Kami sudah minta telaah juga ke Pak Gubernur soal protes kepala daerah tersebut. Gara-gara ini, program Jamkesda Sakato terkendala data penduduk miskin. Sebab, bupati wali kota belum menyerahkan data kemiskinan by name by addres kepada PT Askes,” ujarnya.

Persolan data tersebut, tidak hanya berdampak pada program jamkesda, penyaluran raskin juga terganggu. Bulan Juni lalu, ada 9 daerah yang tidak melakukan penebusan raskin.

Sembilan daerah itu adalah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Bukittinggi, Payakumbuh, Padangpanjang, Dharmasraya, Solok Selatan, Sawahlunto dan Kabupaten Solok. Akibatnya, 59.417 rumah tangga sasaran di sembilan kota/kabupaten tersebut tidak mendapatkan raskin.

Kepala Bappeda Sumbar, Rahmad Syahni mengatakan, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan anggaran Rp 72 miliar untuk mengatasi kemiskinan. Penanganannya akan dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral sehingga penduduk miskin, hampir miskin dan rawan miskin sebanyak 410. 102 orang bisa dikurangi.

Ada 7 gerakan terpadu yang kini disiapkan, di antaranya gerakan terpadu pengamalan agama dan ABS-SBK, gerakan terpadu reformasi birokrasi. (ayu)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA