Date Kamis, 31 July 2014 | 00:10 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Rekrutmen Libatkan PPATK dan KPK

Kemenkum dan HAM Terima 2.839 CPNS

Jumat, 20-07-2012 | 10:50 WIB | 1392 klik

Jakarta, Padek—Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) membangun sistem baru yang antikorupsi dan bebas pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Upaya ini mengeliminir modus curang kerap terjadi ketika pelaksanaan CPNS, seperti modus membayar sejumlah uang, hingga menitipkan ke pejabat.

Sistem itu disebut dengan zona integrasi dengan melibatkan beberapa institusi sekaligus.

Mulai dari Kemenkum HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), hingga KPK. Itu penting karena Menkum HAM Amir Syamsuddin sendiri mengakui masih banyak celah saat rekrutmen CPNS. “Salah satunya suap. Makanya, harus ada sistem yang independen,” ujarnya.

Saat ini, Kemenkum HAM membuka lowongan 2.839 CPNS. Jumlah sebanyak itu tentu saja butuh energi besar untuk melakukan pengawasan. Karena itu, diperlukan beberapa institusi agar memudahkan pengawasan.

Mekanismenya, beberapa institusi yang digandeng Kemenkum HAM akan memiliki tugas sendiri-sendiri. PPATK, misalnya, akan mengawasi rekening mencurigakan panitia rekrutmen. Kalau ada yang menggelembung tidak wajar, langsung dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

Ada KPK juga yang disiapkan untuk membantu pengawasan. Di samping itu, panitia rekrutmen juga wajib menyerahkan seluruh nomor telepon agar mudah dipantau. “Ini sebagai bentuk ikhtiar serius kami,” kata Amir.

Pada perkembangan yang sama, Wamenkum HAM Denny Indrayana menegaskan, tidak ada lagi titipan-titipan dalam rekrutmen. Kalau ada warga yang mengetahui praktik kotor tersebut, dia berharap agar mau dilaporkan dengan segera. “CPNS akan kami ubah secara mendasar. Tidak ada titipan atau pungli. Semua diawasi,” tegasnya.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memberikan apresiasi terhadap langkah Kemenkum HAM. Dia siap membantu untuk mewujudkan proses penjaringan CPNS yang bersih.

Kepala PPATK M Yusuf punya sikap yang lebih spesifik. Dia menegaskan bahwa rekam jejak mutlak diperlukan supaya pelamar tidak memiliki hubungan tertentu dengan pegawai di lingkungan kementerian. Terutama, hubungan darah atau pertemanan yang kelewat dekat. “Variabel hubungan alumnus sekolah atau kuliah juga perlu diperhatikan dan dicek menyeluruh,” terangnya. (dim/ca/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA