Date Rabu, 30 July 2014 | 09:56 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Refdiamon: Teknisnya, Tergantung SKPD

Gaji 13 Cair Senin

Sabtu, 16-06-2012 | 11:02 WIB | 1830 klik
Gaji 13 Cair Senin

GRAFIS : ORTA

Padang, Padek—Ini kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Sumbar. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar memastikan mulai Senin (18/6) mendatang, gaji ke-13 siap dicairkan. Namun teknis pencairannya, tergantung kesiapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.

Kepala Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar, Refdiamon mengatakan, agar gaji PNS bisa segera dibayarkan, maka pihaknya akan berupaya menyelesaikan surat perintah pencairan dana (SP2D) sesegera mungkin.

“Hari Sabtu dan Minggu, kami (DPKD, red) akan tetap bekerja. Sehingga SP2D bisa selesai, dan gaji ke-13 bisa dibayarkan Senin,” paparnya.

Dia menjelaskan, pencairan gaji ke-13 mengacu kepada surat edaran Pemprov Sumbar mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Petunjuk dan Mekanisme Pencairan Gaji ke-13.

Refdiamond menjelaskan, gaji ke-13 akan dikirim ke rekening masing-masing PNS sehingga tidak terjadi pemotongan. Dia berharap, seluruh SKPD juga bisa bergerak cepat dalam pencairan gaji ke-13 ini, sehingga uangnya bisa segera dimanfaatkan untuk membiayai sekolah anak.

”Momennya pas dengan pembayaran uang sekolah dan biaya lainnya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik,” harapnya.

Sebelumnya diberitakan, pembayaran gaji ke-13 PNS di Sumbar sempat tersendat. Hal itu disebabkan SE Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan belum sampai ke daerah.

Gaji ke-13 sudah beberapa tahun diberikan pemerintah pada PNS. Tidak sekadar gaji pokok, tapi juga berbagai tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan lainnya. Ketentuan ini mengacu pada PP No 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan ke-13. Sayang dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum yang biasanya menjelaskan tentang definisi gaji ke-13 tidak dicantumkan. Sehingga, perlu kiranya atau sekurangnya didiskusikan kembali makna dari gaji ke-13 itu.

Soal gaji ke-13 ini, pengamat ekonomi dari Universitas Bung Hatta, Syafrizal Chan menilai, sudah seharusnya pemerintah menyusun kriteria dan prosedur bagi pegawai negeri dan pejabat negara yang berhak memperoleh tambahan kesejahteraan.

”Jika hal ini tidak dilakukan, maka menurut hemat saya, pemberian gaji dan tunjangan pukul rata ke semua pegawai negeri dan pejabat negara, baik berprestasi maupun tidak prestasi. Ini sama saja dengan pemborosan,” jelasnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA