Date Selasa, 29 July 2014 | 03:29 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Gaji 13 Terkendala SE Ditjen

Selasa, 12-06-2012 | 12:30 WIB | 2587 klik

Padang, Padek—Pembayaran gaji ke-13 PNS di Sumbar tersendat. Sampai kemarin (11/6), Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan belum sampai ke daerah. Walaupun begitu, PNS tidak perlu cemas, karena anggaran gaji ke-13 sudah ada dalam APBD 2012.

Kepala Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar, Refdiamon, kemarin (11/6), membenarkan bahwa pemerintah akan membayarkan gaji ke-13 untuk pegawai negeri, TNI/Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun pada bulan Juni ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012.

“Dananya sudah ada dalam APBD, karena sudah dianggarkan dalam dana alokasi umum (DAU) tahun 2012. Kita tinggal menunggu SE Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Kalau surat itu sampai langsung kita cairkan,” katanya.

Menurutnya, besarnya gaji atau pensiun ketiga belas tersebut berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 PP tersebut adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2012. “Untuk pencairannya langsung melalui SKPD masing-masing dan tanpa potongan,” tegasnya.

Data di DPKD Sumbar, jumlah PNS di Sumbar mencapai 8.355 orang. Beberapa PNS yang ditemui Padang Ekspres mengatakan, cairnya gaji ke-13 ini sangat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dan pembayaran saat anak-anak mereka masuk sekolah.

“Ya, alhamdulillah. Bisa untuk membantu membeli pakaian seragam sekolah anak dan biaya pendaftaran sekolah,” ujar salah satu PNS di kantor gubernur yang minta namanya tidak dituliskan.

Joni, 45, PNS lainnya menyampaikan hal senada. “Kebetulan waktunya pas dengan jadwal pendaftaran anak sekolah. Gaji ke-13 memang sangat membantu dan terasa manfaatnya, apalagi untuk pegawai golongan rendah seperti saya,” paparnya.

Pengamat Ekonomi asal Universitas Bung Hatta (UBH), Syafrizal Chan mengatakan, cairnya gaji ke-13 ini akan memberikan efek besar terhadap daya beli masyarakat, khususnya PNS. Hal itu secara otomatis akan memberikan multiplier effect terhadap dunia usaha.

Menurutnya, saat ini momen tepat untuk mencairkan gaji ke-13 karena memasuki tahun ajaran baru. “Ini dinamakan injeksi ekonomi. Saat PNS membutuhkan pengeluaran yang lebih besar, pemerintah mengucurkan uang tambahan. Apabila dikalikan jumlah PNS di seluruh Indonesia jumlahnya sangat besar. Tentu saja akan berpengaruh terhadap perekonomian,” paparnya.

Namun, dia berharap pencairan gaji ke-13 dicairkan proporsional dengan konsep jelas. Tidak merata pada semua PNS seperti saat ini. “Alangkah lebih baiknya jika gaji ke-13 ini diberikan sebagai reward kepada PNS yang patuh dan bekerja dengan kinerja yang baik. Sehingga, gaji ke-13 ini bisa memberikan motivasi kerja pada PNS,” jelasnya.

Dia menilai, gaji ke-13 belum tentu meningkatkan kinerja dan motivasi PNS karena diberikan pada semua PNS. Tidak peduli yang rajin maupun pemalas. Sebaiknya diberikan berdasarkan prestasi kerja PNS. (ad)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA