Date Kamis, 24 July 2014 | 13:25 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Kapolda: 41 HGU dan 16 IUP Berpotensi Masalah

Tiga Daerah Rawan Konflik

Jumat, 01-06-2012 | 11:30 WIB | 694 klik
Tiga Daerah Rawan Konflik

GRAFIS : EKO

Padang, Padek—Kekayaan alam Minangkabau yang sedianya menjadi anugerah, malah menjadi kutukan. Di sejumlah daerah kaya tambang dan perkebunan di Sumbar, malah rawan konflik antara masyarakat dengan pengusaha. Benih-benih konflik itu tak ubahnya api dalam sekam bila tidak diselesaikan akar persoalannya.

Lahan usaha perkebunan dan tambang memicu konflik antara kelompok masyarakat dan pemilik hak guna usaha (HGU) perkebunan dan pemilik izin usaha pertambangan (IUP)

Kapolda Sumbar Brigjen Pol Wahyu Indra Pramugari mengingatkan hal itu saat “Apel Gabungan Deteksi Dini dan Cegah Dini di Tingkat Kelurahan, Desa dan Nagari” di Gedung Rangkayo Basa Polda Sumbar.

Kapolda menyampaikan, ada 41 HGU dan 16 IUP yang dikelola perusahaan, berpotensi konflik antara masyarakat dengan pengusaha. Potensi konflik itu di Kabupaten Pasaman Barat, Agam dan Solok Selatan.

Apel gabungan itu dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil, Komandan Korem 032/Wirabraja Kolonel Inf Amrin dan Ketua LKAAM Sumbar M Sayuti Dt Rajo Pangulu. Juga hadir seluruh lurah, kepala desa, wali nagari, Babinkantibmas dan Babinsa se-Sumbar.

Untuk meredam konflik, Kapolda meminta tokoh masyarakat seperti lurah, wali nagari, ketua KAN, Babinkatibmas dan Babinsa melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi-potensi gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat. “Saya berharap peran mereka masing-masing harus ditingkatkan, sehingga konflik masyarakat dengan pemilik HGU dan IUP, tidak lagi terjadi,” ujarnya.

Kapolda mengatakan telah membentuk tim mediasi guna menyelesaikan konflik agraria di Agam dan di Pasaman Barat. “Tim mediasi itu bertujuan agar kerusuhan massal antara masyarakat dengan pemilik HGU, tidak lagi terulang. Bahkan saat ini, tim tersebut tengah melakukan mediasi antara PT Mutiara Agam dengan masyarakat Tiku Lima Jorong,” terang Kapolda Sumbar Brigjen Pol Wahju Indra Pramugari.

Komandan Korem 032/Wirabraja Kolonel Inf Amrin menambahkan, lurah, kepala desa, wali nagari, Babinkantibmas dan Babinsa se-Sumbar merupakan ujung tombak untuk menjaga suasana di daerah tetap kondusif. Untuk itu, pejabat di pemerintah terendah itu harus melakukan sharing informasi dan meningkatkan peranannya masing-masing. “Kalau ada konflik sekecil apa pun, harus segera dituntaskan dan jangan dibiarkan konflik tersebut melebar,” ujar putra Seberangpadang, Padang itu.

Dia menyarankan lurah, kepala desa, wali nagari, Babinkantibmas dan Babinsa memahami kondisi yang berkembang di daerahnya masing-masing.

“Untuk di tingkat RT, juga diharapkan melakukan pengawasan terhadap tamu. Bahkan setiap RT, harus mewajibkan tamu untuk wajib lapor 1 kali 24 jam. Kemudian jika ada tamu yang mencurigakan, ditanyakan apa keperluan tamu tersebut,” ujarnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA