Date Sabtu, 12 July 2014 | 11:42 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

160.054 Lembar lagi Tunggu Konsorsium

40.278 E-KTP Dibagikan

Kamis, 24-05-2012 | 13:35 WIB | 279 klik

Sudirman, Padek—Sebanyak 40.278 dari 200.032 lembar elektronik KTP (e-KTP) untuk warga Kota Padang mulai didistribusikan ke-11 kecamatan. Sisanya, 160.054 lembar e-KTP lagi masih belum dapat didistribusikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) karena masih menunggu manifest dari konsorsium.

“Mudah-mudahan sisanya ini dalam waktu dekat akan bisa selesai dan segera diserahkan kepada wajib e-KTP,” kata Kepala Dispenduk Capil Padang, Vidal Triza, kepada Padang Ekspres, kemarin (23/5) (lihat grafis).

Vidal menyebutkan, dari total masyarakat 861.266 jiwa, sebanyak 615.299 jiwa wajib KTP. Rinciannya di Padang Selatan 47.267 wajib KTP, Padang Timur 60.220 wajib KTP, Padang Barat 40.757 wajib KTP, Padang Utara 49. 878 wajib KTP, Bungus 17.899 wajib KTP.

Kemudian, Lubukbegalung 71.818 wajib KTP, Lubukkilangan 36.357 wajib KTP, Pauh 35.825 wajib KTP, Kuranji 90.544 wajib KTP, Nanggalo 44.392 wajib KTP, dan Kototangah 120.342 wajib KTP.

“Prosedurnya warga e-KTP telah selesai dicetak akan menerima undangan dari kecamatan. Untuk selanjutnya sidik jari wajib e-KTP akan kembali dicocokkan dengan card reader yang dirancang khusus melakukan verifikasi. Jika card reader dapat membaca data, maka sistem akan mengatakan verifikasi data berhasil. Barulah petugas kecamatan memberikan e-KTP tersebut. Jika sidik jari tidak terbaca oleh sistem, maka e-KTP tidak dapat diserahkan. Itu sudah sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” ucapnya.

Bagi wajib e-KTP yang akan mengambil e-KTP agar membawa KTP lama berikut foto kopinya. Bagi yang tidak punya KTP lama agar membuat surat pernyataan di atas kertas dengan materai Rp 6 ribu. “Jika e-KTP telah ada, maka KTP manual tak berlaku lagi. Kami akan menarik KTP manual itu,” ujarnya.

Vidal menyebutkan ada beberapa manfaat e-KTP, mencegah dan menutup peluang KTP ganda dan palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penduduk. Kemudian mendukung terwujudnya database kependudukan akurat. Diharapkan tidak akan ada lagi permasalahan data pemilih dalam pemilu dan pilkada dan semua warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya.

“Manfaat lainnya, mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan palsu. Selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris , TKI ilegal dan perdagangan orang umumnya menggunakan KTP ganda dan palsu,” tukasnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA