Date Rabu, 23 July 2014 | 18:45 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Selesaikan Kasus Tanah Secara Perdata

Rabu, 23-05-2012 | 14:17 WIB | 1542 klik

Pasbar, Padek—Damri gelar Rang Tuo Adat, Jorong Anam Koto Selatan, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Pasbar meminta penyelesaian sengketa tanah ulayat di Pasbar diselesaikan secara hukum perdata. Pasalnya, telah banyak persoalan yang terjadi di Pasbar penyelesaiannya dibawa ke ranah pidana. Padahal, belum rampung siapa pemilik lahan itu sebenarnya.

”Contohnya saya sendiri, dimana saat ini saya sedang dalam perkara sengketa tanah, dan sudah saya kuasakan ke Law Firm Nasution Asociates. Karena saya ingin agar persoalan itu diselesaikan secara perdata, bukan ke pidana,” kata Damri gelar Rang Tuo Adat kepada Padang Ekspres di Kinali, kemarin (22/5).

Dikatakannya sebelumnya dia dilaporkan Berri Bur ke Polres Pasbar yang menyatakan dirinya korban pencurian buah sawit dalam kebun sesuai pasal 362 ayat (1) sub ke-4 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk itu, laporan itu menimbulkan ketidakpastian secara hukum. Karena lahan kebun sawit itu masih berada dalam sengketa secara keperdataan tentang hak kepemilikan.

Bahkan lebih lanjut disampaikannya, 2 Mei 2012 lalu gugatan atas kepemilikan lahan yang disengketakan telah diajukan ke Pengadilan Negeri Pasbar. Dan terdaptar pada register perkara perdata nomor 07/Pdt.G/2012/PN.PSB dan 08/Pdt.G/2012/PN.PSB. Kondisi saat ini, kasus itu masih ditangani oleh pihak Pengadilan Negeri Simpangampek, guna menentukan status kepemilikan.

”Saya ingin agar perkara tuduhan pencurian itu dihentikan atau dipending sampai ada putusan atas perkara tersebut. Itu sesuai ketentuan pasal 81 KUHP,” kata Damri, seraya menyampaikan bahwa perkara ini telah sampai ke Komnas HAM RI dan Kompolnas.

Sementara itu, sebanyak tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni, Bela Negara (Belneg), LMR RI (Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI) dan Lembaga Pengawas Pelaksanaan Pemerintah Daerah Republik Indonesia (LP3D-RI) juga meminta sengketa tanah ulayat di Pasbar diselesaikan secara hukum perdata untuk dapat diketahui permasalahan siapa pemilik tanah yang sebenarnya.

”Kami ingin agar supremasi hukum berjalan. Kami minta agar pihak penegak hukum jeli melihat setiap kasus. Khususnya masalah sengketa tanah di Pasbar,” ujar Ketua LSM Bela Negara Cabang Pasbar, Khaidir Kando Marajo didampingi Ketua LMR-RI Cabang Pasbar Syukur MT BS dan Kabid Advokasi LP3DRI DPD Pasbar kepada Padang Ekspres di Simpangampek Senin lalu.

Terpisah, Berri Bur sebagai pelapor ketika dikonfirmasi Padang Ekspres menyebutkan, persoalan itu sebenarnya telah diselesaikan secara musyawarah, tapi tidak ditemukan mufakat. Untuk itulah dibuatkan pelaporan ke Mapolres Pasbar. Dan mengenai bukti kepemilikan tanah itu sudah sesuai dengan aturan.

”Lahan itu saya memiliki sertifikatnya, dan saya pikir itu syah secara hukum, kalau ingin gugat silahkan,” kata Berri Bur ketika dihubungi melalui via selulernya. (roy)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA