Date Jumat, 25 July 2014 | 02:25 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Auditor Kemendikbud Kumpulkan Data

Siap Bongkar Pembocor Soal

Sabtu, 28-04-2012 | 11:57 WIB | 302 klik

Jakarta, Padek—Temuan kunci jawaban Ujian Nasional (UN) mata pelajaran (mapel) Matematika tingkat SMP di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) disikapi serius Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka akan menjadikan laporan tersebut sebagai peluru untuk membongkar keberadaan mafia pembocor soal UN yang terus bergentayangan.


Tekad tersebut disuarakan langsung Mendikbud Mohammad Nuh kemarin (27/4). Dia menuturkan, bocoran kunci jawaban yang memiliki nomor seri sama persis dengan nomor seri sampul lembar soal itu patut dicurigai sebagai dampak dari kebocoran soal ujian.


Dia mengakui, sulit kemungkinan seseorang bisa menulis asal-asalan kode atau nomor seri tersebut. Untuk itu, dia meminta jajaran Inspektorat Jendral (Itjen) Kemendikbud untuk mengusutnya hingga tuntas.


“Syukur-syukur dengan temuan dari teman-teman ICW itu bisa membongkar mafia pembocor soal UN,” kata dia.
Nuh menyebut kejahatan pembocoran soal UN dia sebut ulah mafia karena melibatkan banyak pihak. Namun, Nuh masih enggan berkomentar banyak terkait keberadaan mafia ini.

Terkait dengan bocoran kunci jawaban yang memiliki kode persis dengan lembar soal itu, Nuh menuturkan, bisa membongkar dugaan peran keterlibatan percetakan. ”Benar memang kombinasi serinya seperti itu (huruf-angka-angka, red). Tapi, itu kode sampul soal, ada lagi kode lembar soal,” katanya.


Dia menyebutkan, di dalam setiap paket lembar soal yang berkode itu, masih memiliki kode lain yang ada di bagian bawah setiap lembar paket soal. Kode-kode ini, kata Nuh, menunjukkan percetakan yang bertugas mencetak soal tersebut.


Dari temuan ICW, kunci jawaban Matematika yang bocor di kawasan Jabodetabek itu memiliki seri A69, B71, C86, D45, dan E57. Jajaran Kemendikbud saat ini sedang mengecek percetakan-percetakan yang bertugas mencetak soal-soal yang memiliki kode atau seri sampul tersebut. Meski kebocoran dari tingkat percetakan cukup kecil peluangnya, Nuh tetap akan mengeceknya.


Selain menelusuri potensi kebocoran mulai dari percetakan, Kemendikbud juga akan mengecek sebaran atau model jawaban siswa yang ada di Jabodetabek. Pemeriksa akan menganalisis jawab-jawaban siswa yang salah. Jika jawaban siswa yang salah ini memiliki pola yang identik dan ditemukan di banyak peserta ujian, dugaan kebocoran soal semakin menguat.


Dalam segela upaya pengusutan yang dilakukan Kemendikbud, Nuh menegaskan jika tidak akan merugikan siswa yang telah berbuat jujur dalam menjalankan unas. Dia mengatakan, tidak adil jika siswa baik-baik terkena imbas dari perilaku curang beberapa orang saja.


Di bagian lain, Inspektur Jendral (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar membenarkan jika temuan kunci jawaban unas SMP mapel Matematika di Jabodetabek disikapi dengan serius. Dia menuturkan, mulai kemarin auditor dari Itjen Kemendikbud sudah turun ke lapangan.


Dia menuturkan, setelah data terkumpul, kunci jawaban itu akan diserahkan ke Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud. Ini dilakukan karena kunci jawaban yang asli hanya dipegang Puspendik Kemendikbud. ”Kita tidak pegang kunci jawaban yang asli,” kata mantan pimpinan KPK itu.


Pejabat yang akrab disapa Pak Har itu menuturkan, sampai saat ini belum keluar laporan dari Puspendik. Dia juga menyebutkan, pengusutan kasus di Jabodetabek ini sekaligus sepaket dengan temuan kunci jawaban di empat sekolah di kawasan Bengkulu. Haryono menuturkan, petugas di lapangan menemukan kunci jawaban yang dibuang siswa di tempat sampah.


Meski Kemendikbud menyatakan bakal serius menginvestigasi, Ketua Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri tetap pesimistis. Dia mengatakan, rawan terjadi manipulasi data jika pengusutan dilakukan dengan mencocokkan jawaban siswa yang salah. ”Siapa tahu sudah di-swiping lebih dulu,” katanya.


Untuk itu, Febri berharap investigasi pengusutan pelanggaran UN yang dijalankan Kemendikbud harus dijalankan secara terbuka. Jangan hanya melibatkan unsur dari dinas pendidikan dan kepolisian setempat saja. Sebab, unsur-unsur itu masih berkepentingan menjaga kesuksesan pelaksanaan UN di kawasan masing-masing. (wan/ttg/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA