Date Kamis, 24 July 2014 | 19:25 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Politik

Formulir Parpol Pengusung tidak Memenuhi Syarat

Lima Pasang Balon Wako-Wawako Terancam Gugur

Jumat, 27-04-2012 | 12:31 WIB | 627 klik

Lima pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota Payakumbuh, yakni pasangan Nusyirwan Nazar Sago-Chandra Setipon, pasangan Syamsul Bahri-Weri Yunaldi, pasangan Riza Falepi-Suwandel Muchtar, pasangan Zainul Jusri Zainuddin-Supardi, dan pasangan Almaisyar-Dedrizal, terancam gugur dari bursa pencalonan di Komisi Pemilihan Umum.


INI terjadi karena sejumlah formulir dan surat-surat yang harus dibuat partai politik atau gabungan partai politik, pengusung kelima pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota tersebut, dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Payakumbuh, tidak memenuhi persyaratan atau belum diajukan sama sekali.


”Berdasarkan hasil verifikasi, formulir yang dibuat seluruh partai politik atau gabungan partai, saat mendaftarkan 5 pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota, memang banyak yang tidak memenuhi persyaratan atau belum diajukan,” ujar Ketua KPU Payakumbuh Hendra Yani kepada Padang Ekspres, Kamis (26/1).


Hendra menjelaskan, setiap partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal calon wali kota dan wakil wali kota kepada KPU, harus mengisi atau membuat 7 sampai 8 formulir dan surat-surat penting lainnya. Setelah dibuat, formulir atau surat-surat tersebut, wajib diajukan kepada KPU.


”Nah, dari 7 sampai 8 formulir dan surat-surat yang harus dibuat itu, ada 5 formulir atau surat yang belum dibuat atau belum diajukan sama sekali oleh partai politik maupun gabung partai politik kepada KPU,” ujar Hendra Yani didampingi Kordinator Divisi Teknis KPU Maknius AM dan Koordinator Divisi Sosialiasi Yuzalmon.


Lima formulir yang belum diajukan sama sekali oleh seluruh partai politik itu, meliputi, rekening khusus dana kampanye, visi-misi pasangan bakal calon, formulir nama tim kampanye dan juru kampanye, surat keputusan susunan kepegurusan, serta surat keputusan yang mengatur mekanisme penjaringan bakal calon lengkap dengan berita acara penjaringan.


”Lima formulir atau surat itu, belum diajukan oleh seluruh partai politik pengusung kelima pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Sedangkan 2 atau 3 formulir lainnya, sudah dibuat oleh pengurus partai politik atau gabungan partai politik, tetapi setelah diverifikasi, tidak memenuhi syarat,” ujar Hendra mewakili KPU.


KPU kemudian mencontohkan, Partai Amanat Nasional atau PAN yang mengusung pasangan Nusyirwan Nazar Sago-Chandra Setipon. Dalam formulir surat pencalonan dan surat pernyataan tidak akan menarik dukungan, PAN ternyata tidak mencantumkan nomor surat dan pihak yang mengajukan pasangan calon. Ini tentu fatal, bagi pencalonan Nusyirwan-Chandra yang sudah ‘tebar pesona’ di media-massa.


Kondisi serupa terjadi di Partai Demokrat yang mengusung pasangan Syamsul Bahri Dt Bandaro Putiah-Weri Yunaldi. Dalam formulir surat pencalonan, Partai Demokrat menulis pasal 10 ayat 1 poin a, seharusnya pasal 10 saja. Sedangkan surat pernyataan tidak akan menarik dukungan yang dibuat Partai Demokrat, dinyatakan KPU sudah memenuhi syarat.


Sementara, formulir pencalonan yang dibuat Partai Golkar, PPP, PKPB, PBR, PDK, PMB, PNI Marhaenisme dan PPRN, saat mengusung pasangan Almaisyar-Dedrizal, juga tidak memenuhi syarat. Formulir pencalonan itu tak memenuhi syarat, karena tidak ada nomor surat, paragraf pertamanya tidak pula mencantumkan provinsi atau kota, dan pasal 10 yang harus dibuat justru dikosongkan.


Adapun surat pernyataan kesepakatan bersama yang dibuat Golkar, PPP, PKPB, PBR, PDK, PMB, PNI Marhaenisme dan PPRN dalam pencalonan Almaisyar-Dedrizal, dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat. Sebab dalam surat itu tertulis pemilihan, seharusnya pemilu. Kemudian, singkatan PKPB ditulis Partai Karya Pembangunan Bangsa, seharusnya Partai Karya Peduli Bangsa.


Bukan itu saja, surat keputusan susunan kepengurusan Partai Golkar, PPP, PKPB, PBR, PDK, PMB, PNI Marhaenisme dan PPRN, juga dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat. Ini terjadi karena SK PPRN belum bisa diverifikasi. ”Kita belum bisa verifikasi SK PPRN, karena pimpinan parpol belum bertemu,” kata Maknius AM.


Lantas, bagaimana dengan PKS dan PDIP yang mengusung pasangan Riza Falepi-Suwandel Muchtar? Ternyata formulir pencalonan yang dibuat PKS dan PDIP tidak mencantumkan nomor surat. Paragraf pertamanya juga tidak mencantumkan provinsi dan kota. Kemudian, pasal 10 yang harus ditulis masih dikosongkan, dan tulisan yang mengajukan pasangan calon tidak ada.


Surat pernyataan kesepakatan bersama antara PKS dan PDI dalam pencalonan pasangan Riza-Suwandel, juga dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat. Pada judul surat itu, tertulis pemilihan, seharusnya pemilu. Kemudian, pada penutup surat, tulisan yang mengajukan pasangan calon, tidak ada atau tidak dituliskan.


Bukan itu saja, surat pernyataan PKS dan PDIP tidak akan menarik dukungan pencalonan, juga belum memenuhi syarat. Ini terjadi karena pada bagian penutup, tidak ada tulisan yang mengajukan pasangan calon. Beruntung, SK kepengurusan yang dibuat PKS dan PDIP dinyatakan KPU sudah memenuhi syarat.


Lalu, bagaimana pula dengan PBB, Partai Barnas, Partai Hanura, Partai Gerindra, Pakar Pangan dan Partai Patriot yang mengusung pasangan Zainul Jusri Zainuddin-Supardi? Ternyata, formulir dan surat-surat yang dibuat sekaligus diajukan keenam partai politik kepada KPU, banyak yang tidak memenuhi syarat.


Misalnya, formulir surat Pencalonan Zainul Jusri Zainuddin-Supardi. Nomor suratnya, tidak ada. Jumlah gabungan partai politik dalam surat tersebut, ditulis tujuh partai politik dengan mencantumkan PKB, sementara PKB mendukung pasangan Almaisyar-Dedrizal. Selain itu, surat pernyataan kesepakatan bersama antara keenam parrtai juga salah, karena tertulis pemilihan, seharusnya pemilu.


Tidak itu saja, surat keputusan susunan kepengurusan PBB, Partai Barnas, Partai Hanura, Partai Gerindra, Pakar Pangan dan Partai Patriot juga tidak memenuhi syarat. Ini terjadi gara-gara SK Partai Patriot belum bisa diverifikasi KPU, karena pimpinan parpol belum bertemu.


Walau begitu, pengurus partai politik dan gabungan partai politik yang belum melengkapi sejumlah formulir dan surat-surat, tidak perlu terlalu cemas. Sebab, KPU masih memberi waktu untuk memperbaiki, melengkapi dan mengajukan kembali, hingga seminggu kedepan. ”Kita beri waktu, seminggu ke depan. Kalau tidak, tentu bisa gugur,” ujar Hendra Yani. (***)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA