Date Jumat, 25 July 2014 | 15:24 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Pemerintahan

Tujuh SKPD Dipanggil Dewan

Pansus Tolak KPT

Jumat, 27-04-2012 | 12:28 WIB | 380 klik

Bukittinggi, Padek— Enam dari tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi, Kamis (29/4), dipanggil secara bergiliran ke Gedung DPRD oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Namun satu SKPD dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) ditolak kehadirannya oleh Pansus karena tidak dihadiri oleh kepala KPT.


Pansus Laporan Kerja PertanggungJawaban (LKPJ) Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran (TA) 2011 yang dibentuk DPRD Bukittinggi, minggu lalu itu, menurut Ketua Pansus LKPJ, M Nur idris, diundangnya tujuh SKPD mulai Kamis pagi sampai malam hari itu, untuk menjelaskan program dan kegiatan mereka tahun 2011.


“Satu SKPD dari KPT diundur oleh pansus karena pimpinannya tidak bisa hadir,” kata M. Nur Idris kemarin. Sementara enam SKPD lainnya yang dipanggil pada hari pertama itu, adalah Dinas Pendidikan Pemuida dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata.


Dalam paparan SKPD, Pansus dapat melihat kinerja masing-masing SKPD, baik dalam capaian target dan realisasi yang sudah dikerjakan selama tahun 2011. “Kita cross chek capaian kinerja yang dilaporkan, terutama yang mencapai sasaran 100 persen dan yang kurang dari 100 persen dari paparan SKPD,” jelas Ketua Komisi A itu.


Sementara itu, Wakil Ketua Pansus LKPJ, Maderizal, menyebutkan, untuk memperkuat rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota ini kepada SKPDPemko Bukittinggi, pihaknya meminta untuk melampirkan data Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemrintahan (LAKIP) tahun 2011 lalu. “Ini sangat diperlukan oleh pansus untuk menilai, apakah laporan realisasi pencapaian kinerja yang disampaikan SKPD itu sudah sesuai yang mereka laporkan,” sebut Maderizal. (rul)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA