Date Jumat, 25 July 2014 | 15:56 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

16 Tahun Mencangkul tanpa Masa Depan

Penantian tak Pasti Transmigrasi Bumi Sikerei

Rabu, 25-04-2012 | 10:08 WIB | 682 klik
Penantian tak Pasti Transmigrasi Bumi Sikerei

BUtuh Kepastian: Berbincang-bincang dengan transmigran di SP2, Desa Sidomakmur,

”Sakit dahulu, senang kemudian.” Bagi transmigran di Mentawai, pepatah ini tak ubahnya ketoprak humor. Hanya menghibur sesaat. Setelah 16 tahun menjadi warga Bumi Sikerei, ratusan transmigran belum mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan layaknya orang berladang atau berkebun.

SIANG itu, Jumat (20/4), cuaca panas menyengat. Beberapa orangtua dengan jalan tertatih-tatih, mulai berdatangan menuju sebuah gubuk yang dikelilingi tanaman jagung dan palawija di SP2, Desa Sidomakmur, Kecamatan Sipora Utara. Kulit hitam mengerut, dan telapak tangan menebal, bukti kerja keras para transmigran membangun kehidupan lebih mapan.


Di dalam gubuk, ternyata sudah ada Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Rijel Samaloisa didampingi Kepala Dinas Perindagkop, Kabag Humas serta camat dan kepala desa setempat. Kunjungan pejabat, apalagi oleh pemimpin ke permukiman mereka, adalah pemandangan langka.


Tak heran, wajah para transmigran tampak berseri-seri begitu disambangi orang nomor dua di daerahnya. Senang betul mereka disapa pemimpinnya, sembari menyampaikan unek-unek.


Pertemuan tersebut memang sudah direncanakan untuk membahas segala kendala yang dihadapi para petani. Segala solusi pun ditawarkan oleh pemerintah untuk menjawab harapan para transmigran yang tergabung dalam kelompok tani.


Gubuk berukuran tiga kali empat itu, ternyata tidak bisa menampung rombongan wakil bupati dan kelompok tani. Di samping gubuk, duduk seorang lelaki tua mendengarkan dialog pertemuan antara pemerintah dengan para kelompok tani. Padang Ekspres pun mendekati lelaki tua itu untuk bercerita topik yang berbeda terhadap kunjungan rombongan wakil bupati.


Sambil berbisik, cerita pun mengalir tentang masalah besar yang dihadapi para transmigran. Umumnya, para transmigran di Bumi Sikerei sebagai petani palawija yang tak pernah berhasil. Kekhawatiran pun timbul terhadap nasib tanah yang saat ini masih dikuasai para transmigran.


Tarji, 70, dengan jujur menuturkan bahwa dirinya sudah bosan bertani dengan menanam palawija. Sebab, hasilnya tidak bisa menjamin kehidupan keluarganya karena kesulitan menjualnya. Ia pun bertekad untuk berkebun dengan menanam karet. Meski jangka panjang, tapi hasilnya sangat menjanjikan untuk mengubah nasibnya.


“Saya itu bingung, mau nanam karet tapi tidak khawatir. Takutnya, kalau karet yang saya tanam sudah mau panen, tiba-tiba direbut kembali sama warga pribumi di sini. Sebab, tanah yang saya kuasai saat ini belum ada sertifikatnya,” jujurnya.


Tarji sendiri heran, sudah 16 tahun menjadi transmigran di Mentawai, tapi juga belum mendapatkan sertifikat yang seharusnya sudah di tangannya. Padahal, dulu saat masih di Solo, Jawa Tengah, dia dijanjikan akan mendapat sertifikat tanah bila bersedia transmigrasi ke Mentawai.
”Dulu ketua transmigrasinya menjanjikan, kalau sudah sampai Mentawai, sekitar setahun saja sertifikat tanahnya seudah keluar. Iming-iming itulah yang membawa saya dan keluarga mau ikut transmigrasi,” jelas pria gaek ini.


Tarji sendiri mendapatkan tanah seluas dua hektare. Berdasarkan peraturannya, setengah hektare untuk rumah, setengah hektare ditanam palawija, dan satu hektare untuk berkebun. Namun baginya, aturan itu tidak ada artinya jika sertifikat belum di tangannya.


”Sejak kecil sampai tua begini, kerjaan saya mencangkul. Saya sudah tidak kuat untuk kerja berat lagi. Sebab, usia sudah tua tentu tenaga banyak kurangnya,” ujarnya sambil memandang kosong hamparan kebun palawija di depannya.


Bukan hanya Tarji, tapi masih ada 350 orang lagi yang belum mendapatkan sertifikat tanah. Padahal, untuk daerah SP-1, Desa Sipora Jaya sudah mendapatkan sertifikat tanah. Perbedaan itulah yang membuat kecemburuan sosial bagi warga transmigrasi di Mentawai.


Kini, transmigran di SP-2 itu bertekad maju bersama untuk berkebun di atas tanahnya tanpa sertifikat tanah. Sebab bagi mereka, tanah yang mereka kuasai sekarang sudah menjadi haknya.


”Kami sudah pernah demo ke kantor bupati, tapi tidak ada tanggapan. Sekarang mau disertifikat atau tidak, itu tanah akan saya tanami karet. Sebab, tanah itu sudah menjadi hak saya. Di Jawa saya sudah tidak punya tanah lagi. Jadi, mau pulang ke mana selain mempertahankan tanah transmigrasi ini,” tekad Tarji yang datang ke Mentawai bersama istri dan tiga orang anaknya. (***)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA