Date Selasa, 22 July 2014 | 19:38 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

6 Fraksi Keluarkan 69 Rekomendasi

Selasa, 24-04-2012 | 12:25 WIB | 191 klik

Sawahan, Padek—Enam fraksi di DPRD Padang mengeluarkan 96 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang tahun 2011. Dalam pandangan enam fraksi tersebut dinyatakan, tidak tercapainya target Pemko karena kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum maksimal, di samping pelaksanaan visi dan misi tidak berjalan maksimal.


Enam fraksi itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Persatuan Pembangunan Bulan Bintang (PPBB), Golkar, Hanura, dan Demokrat. “Dalam rapat paripurna internal fraksi, tercatat ada 69 rekomendasi yang akan menjadi pijakan SKPD dan Wali Kota Padang menjalankan roda pemerintahan tahun depan,” kata Wakil Ketua DPRD Padang, Budiman, usai paripurna LKPj Wako Padang, pada wartawan kemarin (23/4).


Diakui Budiman, LKPj ujungnya hanya rekomendasi. Jadi, tidak ada persoalan setuju atau tidak setuju dalam hal ini. “Sebelum mengeluarkan rekomendasi, ada beberapa dinas yang kinerjanya tidak mencapai 100 persen. Kalau hasil kerja tidak maksimal, kemungkinan akan dievaluasi dalam APBD perubahan nanti,” jelasnya.


Ketua Fraksi PPBB, Irwan Fikri menilai realisasi pendapatan di Dinas Tata Tuang Tata Bangunan (TRTB) tidak jelas dan membingungkan. Ini dapat dilihat dari laporan pencapaian pendapatan tahun 2011 Rp 7 trilun lebih, namun saat dipaparkan dan dilihat dalam LKPj Wali Kota, pendapatan TRTB selama tahun 2011 tercatat Rp 8 triliun.


“Ini kan membuat kami bingung. Mana hasil pendapatan yang sebenarnya yang telah diraih Dinas TRTB. Seharusnya, dalam LKPj semua harus jelas, kalau tidak jelas seperti ini tentu menimbulkan tanda tanya besar nantinya,” katanya.


Lain halnya dengan Ketua Fraksi Golkar Jumadi. Fraksi ini menyorot Dinas Perhubungan belum bekerja maksimal karena jalan raya semakin semrawut. “Wali Kota Padang harus segera melakukan pendataan, penertiban, penataan, pengelolaan, pemanfaatan serta melakukan pengaturan tentang pertanggungjawaban dan pengawasan aset daerah, sehingga aset daerah dapat dikelola dengan baik,” ungkap Jumadi.


Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat Erison, menyorot pelayanan kesehatan belum maksimal, Satpol PP sebagai penegak perda belum maksimal, dan Dinas PU, dinilai fraksi ini masih banyak terbengkalai. “Pemko harus segera melakukan perubahan secara tajam antara perencanaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan untuk mencapai visi, dan misi Kota Padang ke depan,” tukasnya. (kd)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA