Date Selasa, 29 July 2014 | 19:43 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

RSSN Bukittinggi Belum Ada Izin Operasional Kelas B

Rabu, 11-04-2012 | 12:08 WIB | 831 klik

Padang, Padek—Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi belum memiliki izin operasional kelas B. Pasalnya, Dinas Kesehatan Sumbar belum bisa memberikan rekomendasi izin operasional kepada pemerintah Sumbar.

Sebab, RSSN belum menyampaikan laporan tentang pelayanan di luar kewenangan atau kekhususannya, yaitu pelayanan obstetri dan ginekologi, pelayanan mata, serta pelayanan kesehatan anak.


Terkait izin operasional kelas B yang belum dimiliki RSSN Bukittinggi, Komisi IV DPRD Sumbar memanggil pihak RSSN Bukittinggi hari ini (11/4) untuk rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Sumbar.

”Kami meminta penjelasan mereka tentang izin operasional kelas B yang belum bisa diberikan Dinas Kesehatan Sumbar, karena RSSN melaksanakan pelayananan yang di luar kekhususannya itu,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Marlis, kemarin (10/4).


Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 340/2012 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, sesuai dengan kekhususannya, RSSN Bukittinggi hanya dapat memberikan pelayanan esensial yang meliputi pelayanan emergency, ICU, pemulihan stroke, rehabilitasi, dan pelayanan bedah saraf.

Kemudian, pelayanan spesialis lainnya meliputi penyakit dalam dan jantung. Di samping itu, pelayanan penunjang yang terdiri dari radiologi, anestesi, pathologi klinik, farmasi dan gizi. Di luar pelayanan yang diatur oleh Menteri Kesehatan itu, RSSN Bukittinggi juga melaksanakan pelayanan obstetri dan ginekologi, pelayanan mata, dan pelayanan kesehatan anak.


Terhadap persoalan pelayanan di luar klasifikasi kekhususan itu, Dinkes Sumbar telah menyurati RSSN Bukittinggi pada 6 Februari 2012 lalu. Surat Dinkes Sumbar No PPK.03.668/II/2012 itu meminta laporan dan penjelasan tentang pelaksanaan pelayanan di luar klasifikasi kekhususan tersebut, sehingga proses izin operasionalnya dapat di rekomendasikan ke pemerintah daerah Sumbar.


Proses permohonan izin operasional ini telah diajukan RSSN Bukittinggi sejak 11 April 2011 lalu. Dinkes Sumbar membalas surat tersebut agar melengkapi kekurangan bahan pemberian izin, seperti, profil rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian, RSSN Bukittinggi menyampaikan kelengkapan kekurangan bahan pada 6 Juli 2011.

Selanjutnya, Dinkes Sumbar melakukan visitasi ke RSSN Bukittinggi pada 18 Agustus 2011, serta memberikan beberapa catatan menyangkut pelayanan yang dilakukan di luar kekhususan RSSN. Meskipun berjanji menindaklanjuti pemberian layanan di luar kekhususan itu, hingga saat ini belum ada laporan dari RSSN mengenai hal tersebut ke Dinkes Sumbar.


Sebelumnya, RSSN Bukittinggi juga pernah menyelenggarakan pelayanan kebidanan. Namun, sejak Januari 2010 lalu, RSSN Bukittinggi menutup pelayanan kebidanan karena tidak sesuai dengan klasifikasi pelayananan rumah sakit stroke.

Saat penutupan pelayanan itu, juga ada kesepakatan antara direktur RSSN Bukittinggi dengan direktur RS Achmad Muchtar dan Dinkes Sumbar, kasus-kasus yang berhubungan dengan pelayanan stroke di RS Achmad Muchtar akan dirujuk ke RSSN Bukittinggi. Begitu juga sebaliknya, kasus-kasus di luar pelayanan stroke akan dirujuk dari di RSSN Bukittinggi ke RS Achmad Muchtar. (no)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA