Date Sabtu, 2 August 2014 | 11:30 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Disoal, Putusan MK Anak di Luar Nikah

Rabu, 21-03-2012 | 12:28 WIB | 908 klik

Bukittinggi, Padek—Pro-kontra putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anak di luar kawin terus berlanjut. Dekan Fakultas Hukum Jayabaya, M Lutfie Hakim SH MH menyebutkan, keputusan MK tersebut membuat hukum setback (berjalan mundur). Ia menilai putusan itu juga menyakitkan hati umat Islam.


”Jelas itu (putusan MK, red) bagian dari bentuk usaha melegalisasi perzinaan di Indonesia. Andaikan keputusan ini berlaku dan diikuti banyak orang, maka anak yang lahir dari perkawinan tidak sah akan bisa disahkan. Lebih lanjut, akan banyak perzinaan yang dilegalisasikan,” sebut Lutfie saat menjadi nasasumber dalam kuliah umum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) M Djamil Jambek Bukittinggi, Selasa (20/3). Sebanyak 600 mahasiswa, dosen dan karyawan mengikuti kuliah umum ini.


Kontroversi putusan MK sendiri berawal dari dikabulkannya yudicial review UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 43 ayat (1) tentang hubungan perdata di luar kawin. Gugatan itu diajukan Machica Mochtar soal status hukum buah hatinya bersama mantan Mensesneg Moerdiono, M Iqbal, 16. Perkawinan Machica Mochtar dengan Moerdiono sendiri tidak dicatatkan di KUA, maka berakibat perkawinannya tidak diakui negara. Kondisi juga berimbas kepada anaknya, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.


Lutfie melihat, dari dua pasal yang diajukan Machica, MK menolak permohonannya berkaitan dengan pasal 2 ayat (2). Karena MK berpendapat bahwa pencatatan serupa itu dianggap pembatasan, tidaklah bertentangan dengan ketentuan konstitusional, karena pembatasan ditetapkan dengan UU. Juga, dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak, serta kebebasan orang lain.


Sedangkan pasal 43 ayat (1) berbunyi, ”anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Harus dibaca bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.


Kuliah umum STAIN M Djamil Jambek Bukittinggi, menurut Ketua STAIN Bukittinggi yang disampaikan Dr Ridha Ahidha, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perguruan tinggi kepada masyarakat, menyusul banyaknya kontroversi soal keputusan MK tentang anak di luar kawin tersebut. Ketua Panitia Kuliah Umum, Busyra yang juga Ketua Jurusan Syariah STAIN Bukittinggi, menyampaikan kepada seluruh civitas akademika berperan dalam mensosialisasikan gagasan narasumber tersebut dan siap perang melawan perzinaan. (rul)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA