Date Rabu, 30 July 2014 | 16:02 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Bus Pemda Mogok tak Ada BBM

PNS Solsel Telantar

Rabu, 27-04-2011 | 12:14 WIB | 202 klik



Solsel, Padek—Untuk kesekian kalinya, sejumlah pegawai Pemkab Solok Selatan (Solsel) telantar. Bus yang setiap paginya mereka tumpangi kembali mogok karena kekurangan amunisi alias tidak ada minyak.


Pantauan Padang Ekspres, Selasa (26/4) pagi, puluhan pegawai pemkab yang sudah terlanjur turun ke pinggir jalan raya menunggu bus, terlihat kebingungan. Bus tak kunjung datang sebagaimana jadwalnya.


Setelah mendapat informasi bahwa bus pemda mogok, sebagian dari mereka ada yang berinisiatif mencari angkutan umum. Ada pula yang bersabar menanti mobil pelat merah, bahkan tidak sedikit yang terpaksa balik kanan alias kembali ke rumah.


Sebenarnya, sehari sebelumnya kondisi ini telah memperlihatkan tanda-tanda. Saat jam kerja usai pukul 16.00 WIB, PNS yang biasanya memakai jasa bus, harus menunggu bus jalan hingga pukul 17.30 WIB.


“Hari ko, tapaso wak meliburkan diri sajo lah. Ndak salah awak nyo,” celetuk salah seorang PNS yang minta tidak dituliskan namanya. Harapannya, kondisi itu tidak berlarut-larut sehingga aktivitas pegawai tidak terganggu.


Informasi yang berhasil dirangkum Padang Ekspres, ada empat unit bus milik Pemkab Solsel yang tidak beroperasi, kemarin. Satu unit melayani pegawai dari arah Kecamatan Sangir Batang Hari-Padangaro.
Tiga unit lainnya adalah bus yang beroperasi dari kawasan Muaralabuh menuju ibukota pemerintahan Padangaro. Masing-masing bus berkapasitas sekitar 40 orang.
Kabag Umum Setkab Solsel, Syafruddin tidak menampik bus mogok disebabkan tidak ada minyak. Masalah ini bermula dari proses pengajuan Surat Pertanggungjawaban-Uang Persediaan (SPj-UP).


Bagian Umum telah mengajukan 70 persen dari SPJ-UP kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sesuai prosedur, DPPKAD akan melakukan verifikasi. Setelah itu baru dapat mengambil Ganti Uang (GU) untuk kegiatan-kegiatan, termasuk operasional bus.


“Memang benar bus tidak jalan karena masalah BBM. SPj UP yang kita ajukan saat ini masih di DPPKAD. Kemarin dimasukkan ke DPPKAD, kata bendahara umum paling lambat prosesnya sampai Kamis, baru sudah bisa mengambil dana GU atau ganti uang SPj yang kami sampaikan,” tegasnya.
Lantas, haruskah pegawai menunggu sampai Kamis? Terhadap hal itu, Syafruddin mengatakan bahwa pihaknya kini sedang berupaya melobi pihak SPBU yang terletak di kawasan Sungaipadi, Sangir. Berharap diberikan bon oleh SPBU tersebut.


“Kami coba bon dulu dengan Pertamina. Mudah-mudahan dikabulkan sehingga empat unit bus itu bisa jalan. Kalau tak bisa hutang di Pertamina, kami upayakan cari pinjaman lain,” katanya yang mengaku telah sampai di depan SPBU yang dimaksud. Nada Kabag yang baru tiga bulan menjabat itu, terdengar optimis, meskipun utang tahun 2010 di SPBU tersebut masih tersisa.


Menyoal toleransi di DPPKAD agar memprioritaskan hal krusial seperti itu, Syafruddin mengatakan bahwa biasanya dana taktis atau cadangan di DPPKAD hanya diperuntukkan bagi penanggulangan bencana. Sedangkan kondisi yang terjadi di bagian umum, yakni keterlambatan pengajuan SPj. Ini disebabkan minimya SDM.
“Kami kekurangan personel. Sehingga terjadi keterlambatan pengajuan SPj”.(*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA