Date Kamis, 24 July 2014 | 11:26 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Munarman: Pembubaran FPI Pengalihan Isu

Kamis, 16-02-2012 | 11:31 WIB | 299 klik

Padang, Padek—Desakan sejumlah kalangan membubarkan Front Pembela Islam (FPI), membuat pentolan FPI gerah. Panglima perang FPI Munarman menilai, wacana itu hanyalah pengalihan isu seiring banyaknya kasus besar menerpa partai penguasa di negeri ini.


”Mengapa di Jakarta isu ini (pembubaran FPI, red) sedemikian besar? Sebab, dihembuskan orang-orang partai penguasa. Untuk mengalihkan isu, FPI-lah sasaran paling gampang. Sederhana kok politiknya. Celakanya lagi, pemerintah kita terdiri dari orang-orang yang suka menutup isu dengan isu yang lain,” kata Munarman kepada Padang Ekspres saat jeda sidang korupsi STAIN Bukittinggi, di Pengadilan Tipikor Padang, kemarin (15/2) malam. Munarman sendiri tergabung dalam tim pengacara terdakwa Ismail, Ketua STAIN Bukittinggi.


Sebenarnya, kata mantan Ketua YLBHI ini, wacana pembubaran FPI bukanlah keinginan masyarakat Indonesia. Tapi, lebih pada keinginan segelintir pihak terutama pihak-pihak selama ini merasa terusik dengan perjuangan FPI memberantas maksiat.


”Seluruh yang menolak FPI, yakni 60 orang yang mengatasnamakan mewakili masyarakat Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, terdiri dari bencong, perempuan yang suka mabuk dan dugem, homo seks, lesbian dan orang berselingkuh. Makanya, mereka menolak FPI,” tegas Munarman.
”Begitu juga di Kalimantan Tengah, yang menolak itu preman yang mengatasnamakan masyarakat adat. Koruptor dan bandar narkoba.

Kita punya data yang kuat,” tambahnya serta merinci siapa-siapa saja orang yang menggelar aksi penolakan FPI di bundaran HI Jakarta dan Kalimantan Tengah. Dia juga mengklaim masih banyak masyarakat Indonesia mendukung perjuangan FPI memerangi maksiat. ”Coba tanya ke orang pesantren, pasti mendukung FPI,” cetusnya.


FPI itu ada, katanya, karena keinginan masyarakat termasuk di Sumbar. FPI Sumbar berdiri sejak musibah gempa 2009 lalu. ”Saat itu, kita menurunkan relawan di sini (Sumbar, red).Tapi, kepengurusannya belum kita kukuhkan,” ujarnya.
Soal respons Kemendagri terkait adanya upaya pengetatan aturan ormas, Munarman memilih tak menanggapinya. ”Saya nggak mau nanggapi,” tuturnya. (bis)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA