Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 11:11:43 WIB
NASIONAL

Uji Kompetensi Guru Terancam Gagal

PGRI Siapkan Gugatan ke MA

Padang Ekspres • Rabu, 15/02/2012 11:26 WIB • (wan/jpnn) • 1651 klik

Jakarta, Padek—Gelombang penolakan terhadap pelaksanaan uji kompetensi awal (UKA) bagi calon peserta sertifikasi guru kian panas. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) sedang menyelesaikan materi gugatan hukum pelaksanaan UKA tersebut. Ujian yang digelar 25 Februari ini dianggap ilegal, karena belum dilandasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).


Usai pembahasan penyusunan materi gugatan di Jakarta kemarin (14/2), anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PB PGRI Andi Asrun mengatakan, pelaksanaan UKA ini memang melanggar. ”Apalagi jika ternyata sampai saat ini peraturan menteri (Permendikbud) sebagai landasan belum diterbitkan,” tandasnya. Gugatan hukum ke Mahkamah Agung akan dilancar ketika Permendikbud tentang UKA ini diterbitkan.


Asrun mengatakan, pelaksanaan UKA ini bisa menjadi ilegal andai hingga hari H-nya nanti Permendikbud tersebut tidak kunjung diterbitkan. Selain itu, dia mengatakan penggunaan anggaran terkait pelaksanaan UKA yang belum didasari Permendikbud bisa masuk kategori menghambur-hamburkan uang negara. Dia menegaskan, praktik tersebut juga bisa diseret ke KPK. ”Bahasa kasarnya itu korupsi,” terangnya.


Untuk itu, Asrun mengatakan, sambil lalu menyusun materi gugatan dirinya meminta PB PGRI untuk mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dia khawatir jika akibat dari pelaksanaan UKA yang tidak ada landasan hukumnya ini akan menyeret banyak pejabat Kemendikbud ke persoalan hukum.


Ketua Umum PB PGRI Sulistyo yang ikut dalam pembahasan awal materi gugatan membenarkan, jika sampai saat ini para guru belum mengetahui landasan hukum pelaksanaan UKA. ”Yang saya tahu masih berupa draf (draf Permendikbud, red),” kata pria yang juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.


Dia mengaku belum bisa memastikan kenapa Kemendikbud terkesan lambat atau bahkan mengulur waktu penerbitan Permendikbud itu. Muncul dugaan pemerintah sengaja mengulur penerbitan Permendikbud ini supaya menghindari polemik yang lebih berat. Dugaan upaya memperlambat ini memang masuk akal. Sebab, sejak akhir 2011 lalu Kemendikbud sudah gencar melakukan sosialisasi sistem baru dalam sertifikasi guru ini.


Sulistyo mengatakan, jika UKA ini menjadi kegiatan yang ilegal berari Kemendikbud sudah banyak menghambur-hamburkan uang. Pasalnya, selain untuk sosialisasi dia mendapatkan informasi jika saat ini seluruh naskah soal dan lembar jawaban UKA sudah dicetak. Panitia pengawas lokal juga sudah dibentuk. Bahkan, LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) di provinsi sudah menyewa ruangan untuk ujian. ”Anggarannya sudah digodok,” ucap Sulistyo. Tapi, belum ada laporan kalkulasi resmi dari Kemendikbud terkait total biaya yang digunakan program UKA ini.


Hingga tadi malam Mendikbud Mohammad Nuh belum bisa dikonfirmasi terkait keberadaan Permendikbud sebagai landasan pelaksanaan UKA ini. Tapi, dalam paparannya Minggu lalu (12/2), Nuh memang menjelaskan belum ada aturan yang khusus memaparkan tentang UKA. ”Dalam aturan sertifikasi, tidak ada larangan untuk melaksanakan ujian ini (UKA),” kata dia. Jadi, dia tetap bersikukuh menjalankan ujian yang akan diikuti 300 ribu guru ini.


Terkait keberadaan Permendikbud ini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDM-PMP) Syawal Gultom selaku pelaksana UKA belum menjabarkan aturan tersebut. Saat ditelepon, dia mengaku sedang rapat. Melalui pesan singkat dia mengatakan jika upaya membuat Permendikbud itu sudah ada. Aturan itu masih berwujud draf rancangan.


”Tetapi, masih belum ditandatangani,” terang dia. Gultom tidak menjelaskan secara rinci nomor dan kapan pengesahan Permendikbud itu. Gultom juga masih memendam alasan kenapa hingga saat ini Permendikbud itu belum disosialisasikan ke guru sebagai peserta UKA.


Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi Media Sukemi berkata lain. Dia menyebut, Permendikbud tentang UKA ini tidak ada. Sukemi mengatakan, UKA sejatinya tidak perlu landasan peraturan baru. Entah itu permendikbud atau peraturan lainnya. Sebab, kata dia, UKA ini adalah bagian dari sertifikasi guru. ”Ujian ini menjadi rangkaian dalam sertifikasi guru. Peraturannya ya aturan tentang sertifikasi guru itu sendiri,” katanya.


Sukemi mengingatkan secara nasional kuota peserta UKA ini mencapai 300 ribu. Tapi, sampai kemarin hasil verifikasi data calon peserta ternyata masih belum genap sesuai kuota tadi. Jumlahnya guru yang dipastikan mengikuti UKA masih sekitar 270 ribu sampai 280 ribu. (wan/jpnn)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita
Senin, 27/02/2012 - Jam 08:54 WIB
guru muda yang masa kerjanya kurang dari 10 tahun yang semestinya mengikuti uji kompetensi.Bukan guru tua yang menjelang pensiun.Kasihan karena keterbatasan fisik mereka kemudian tidak lulus.Pak Menteri mestinya secara bijak memikirkan hal ini.
Dari : Nana S
Senin, 20/02/2012 - Jam 20:24 WIB
Saya bukan tidak setuju dengan ujian kompetensi awal ini. Hanya saja dalam prakteknya ternyata sangat membebani calon peserta. Untuk transport, menginap dan makan saja saya harus mengeluarkan uang ratusan ribu , karena lokasi ujian sangat jauh dari rumah. belum lagi uang ini uang itu, yang tak jelas peruntukannya. satu juta lebih pasti habis. Ini belum jadi peserta, masih calon. bagaimana pula nasib peserta yang gugur, tidak lulus tes. Selain beban mental juga korban materi. Uang segitu sangat berharga bagi kami. Jadi menurut saya UKA ini sangat membebani mental dan materi calon peserta. Kalau bisa cari cara lain yang tidak membebani guru.
Dari : arpin
Senin, 20/02/2012 - Jam 12:14 WIB
Hasil UKA mau dijadikan bahan untuk apa? Yang seharusnya guru yang lulus sertifikasi yang diuji kompetensi. Yang belum sertifikasi kan ada PLPG sebagai tepat untuk meningkatkan kompetensi, di PLPG juga ada pree test sebagai dasar pemetaan kompetansi. Jadi kalau tak lulus-lulus UKA mau dikemanakan guru itu.
Dari : Endang R
Jumat, 17/02/2012 - Jam 21:05 WIB
Alhamdulillah teknis pelaksanaan sertifikasi semakin baik, mudah-mudahan dengan UKA terjaring guru yang benar-benar yang profesional dalam ridho Allah. Amiin
Dari : Z. Abidin
Kamis, 16/02/2012 - Jam 22:48 WIB
Kayanya, dengan adanya UKA terbuka peluang bagi yg ingin mencari penghasilan sampingan buat oknum2 tertentu


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!