Date Jumat, 1 August 2014 | 14:48 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

KPR Murah Terealisasi Februari

Senin, 30-01-2012 | 10:38 WIB | 535 klik
KPR Murah Terealisasi Februari

AKRAB: Ketua DPD REI Sumbar Alkudri saat bertemu Menpera Djan Faridz (kiri), di

Jakarta, Padek—Keresahan pengembang dan masyarakat soal tertundanya akad kredit pemilikan rumah (KPR) skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), bakal segera teratasi. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menargetkan perjanjian baru kerja sama operasional (PKO) dengan perbankan, terkait suku bunga FLPP bakal terealisasi Februari nanti.


Saat ini, Kemenpera bersama Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) masih berjuang menurunkan suku bunga FLPP. ”Menpera dan kami dari REI masih negosiasi dengan perbankan untuk memperjuangkan, agar suku bunga KPR skema FLPP bisa diturunkan dari 8,25 persen menjadi hanya 6 sampai 5,5 persen,” ujar Ketua DPD REI Sumbar Alkudri usai bertemu Menpera Djan Faridz di Kantor Kemenpera, Jakarta, akhir pekan lalu.


Sejauh ini, kata Alkudri, baru beberapa bank pelaksana FLPP yang mengajukan proposal baru penurunan suku bunga Kemenpera. Seharusnya, bank cepat merespons sehingga tidak mengganggu program percepatan pembangunan perumahan murah. Apalagi, suku bunga acuan (BI rate) sudah rendah. Penurunan suku bunga FLPP tersebut sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar bisa membeli rumah sederhana tapak (RST) dengan bunga lebih rendah dan cicilan murah, karena disubsidi pemerintah.


”Dengan turunnya suku bunga FLPP, maka semakin banyak pula masyarakat berpenghasilan rendah bisa membeli rumah dan menikmati cicilan KPR terjangkau. Kita mohon rekan-rekan pengembang dan masyarakat bersabar. Menpera menargetkan paling lambat bulan depan (Februari, red) PKO untuk suku bunga baru yang lebih murah, bisa direalisasikan,” jelas putra asli Pauh, Padang itu. Diperkirakan Alkudri, jika suku bunga FLPP turun, maka angsuran RST bisa mencapai Rp600 ribu.


Pada kesempatan itu, Alkudri kepada Menpera juga menyampaikan usulan agar masyarakat berpenghasilan tidak tetap, seperti pedagang kaki lima (PKL), pegawai honorer, tukang, buruh, petani, tukang ojek, dan lainnya, diberikan fasilitas KPR. Pasalnya, kata Alkudri, perbankan ketika memproses permohonan KPR biasanya hanya memberikan kredit kepada orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, dengan menunjukkan SK dan rekening koran atau wirausaha dengan menunjukkan SIUP, NPWP dan sebagainya.


”Usulan tersebut direspons Menpera. Namun, polanya belum diputuskan. Terbuka kemungkinan Kemenpera bekerja sama dengan pemerintah daerah dan REI. Misalnya, pemda membuat suatu BUMD yang khusus mengelola itu, dan Kemenpera memberikan dukungan pendanaannya. Atau bisa juga bekerja sama dengan koperasi-koperasi. Petugas dari BUMD atau koperasi itulah nantinya yang menagih KPR kepada nasabah,” jelas Alkudri.


Dengan begitu, kata Alkudri, PKL dan pedagang kecil di pasar-pasar tradisional yang selama ini kesulitan mendapatkan KPR bisa terakomodir. ”Hal itu tentu saja juga sangat mendukung program 10 ribu rumah yang kita targetkan tahun ini. Sebab, dari 129 ribu warga Sumbar yang belum memiliki rumah, sekitar 80 persen merupakan pekerja tidak tetap. Nah, ini yang harus kita bantu. Padahal, masyarakat berpenghasilan tidak tetap itu, kadangkala pendapatan bulanannya bisa lebih dari cukup untuk membayar angsuran KPR,” kata Alkudri.


Alkudri juga membahas persiapan penandatanganan MoU antara Menpera, REI dan gubernur untuk merealisasikan pembangunan kawasan ”kota baru mandiri” di Padang. Padang dijadikan kota tempat pengembangan kawasan permukiman baru atau kota baru. Permukiman itu untuk mendukung kegiatan ekonomi utama sektor perkebunan sawit, karet dan batu bara yang terkoneksi di Sumatera, seperti tempat pelayanan dan jasa serta jadi lokasi industri pengolahan hasil bumi.


Sebelum bertemu Menpera, Alkudri bersama Ketua DPD REI se-Indonesia dan Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia, di Menara Radius Prawiro Lt. 25 Bank Indonesia Jakarta. Pada kesempatan itu, kata Alkudri, hadir Deputi Gubernur Muliaman D Hadad, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo, pimpinan perbankan seperti dari BTN, BNI, Bukopin, dan Bank CIMB Niaga.


”Selain bicara terkait suku bunga FLPP, dalam pertemuan itu juga dibahas soal kerja sama yang selama ini terjalin antara pengembang dengan perbankan di seluruh Indonesia,” jelas bos Almara Grup itu. (esg/adv)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA