Date Jumat, 25 July 2014 | 03:01 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Jalan Rusak, Daerah Diminta Tanggap

Jumat, 20-01-2012 | 13:51 WIB | 349 klik

Padang, Padek—Banyaknya kerusakan jalan negara di Sumbar menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Karena itu, para penanggung jawab jalan nasional di Sumbar diminta tidak berleha-leha melaksanakan tugas. Mereka diminta proaktif terhadap kerusakan jalan yang menjadi tanggung jawabnya.


Instruksi itu disampaikan Sekretaris Direktur Jendral Bina Marga Kementrian PU, Khairul Azis usai melantik dan mengambil sumpah kepala satuan kerja (Kasatker) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Balai Besar Jalan Nasional II (Sumbar, Riau, Kepri dan Jambi) di aula Balai Jalan Nasional, Padang, Kamis (19/1).


Khairul mengingatkan Kasatker dan PPK harus menjadi manajer area yang bertanggung jawab penuh atas seluruh kinerja jalan nasional dan aset di wilayah tugasnya.


Kasatker juga dituntut untuk lebih peka terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat pengguna jalan.
“Sekecil apa pun ditemukan lobang-lobang di jalan, PPK harus cepat tanggap untuk memperbaikinya, sebelum jatuh korban lalu lintas,” tegasnya.


Ada 14 tahapan yang harus dilaksanakan Kasatker dan PPK. Di antaranya, melaksanakan pengumuman pelelangan paket pengadaan barang dan jasa paling lambat 13 Januari 2012. Jika terlambat, harus memberikan alasan teknis yang jelas.


Kemudian, menyelesaikan penandatangan kontrak paling lambat 16 Maret 2012. Seluruh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional agar menyusun rencana penyerapan anggaran (disbursement plan) baik untuk kegiatan paket kontrak, maupun swakelola.


Seluruh unit layanan pengaduan (ULP) dan kelompok kerja (pokja) pengadaan barang dan jasa, katanya, harus menguasai seluruh dokumen pelelangan dan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa.


Ini diatur dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2011 dan Permen PU No: 07/PRT/M/2001 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi.


Kasatker dan PPK juga harus memahami dan menguasai dokumen kontrak dan memasukkan semua persyaratan agar pekerjaan selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran serta dapat meminimalkan pemutusan kontrak.


“Harus diingat, setelah penandatanganan kontrak segera menyusun perkiraan kebutuhan aspal bulanan dan menyampaikan kepada direktur paling lambat akhir Maret 2012,” terang Sekretaris Dirjen Bina Marga Kementrian PU, Khairul.


Pengendalian pekerjaan harus dilakukan secara proaktif dan disiplin, mengacu pada Permen PU No 06,07 dan 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemeriksaan Konstruksi di lingkungan Kementerian PU.


Adapun Kasatker Jalan Nasional yang dilantik di Sumbar, Dahler (Kasatker I Jalan Nasional), HM Radhi Kasim (Kasatker II Jalan Nasional). Untuk jabatan PPK, ada dua muka baru; Hastuti (PPK Kasatker II), Toni (PPK Wilayah Satker I) menggantikan Rina Komalasari yang promosi jadi PPK Kelok 9 menggantikan Dahler. (ztl)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA