Date Jumat, 25 July 2014 | 05:59 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Pemerintahan

Pondasi Berubah, Desain Bergeser

Proyek Balai Kota Disorot

Jumat, 20-01-2012 | 13:44 WIB | 515 klik
Proyek Balai Kota Disorot

BALAI KOTA: Wakil Ketua DPRD Payakumbuh Suhaimi Biran bersama Komisi C DPRD yang

Payakumbuh, Padek—Proyek pembangunan Balai Kota Payakumbuh di Eks Sekolah Pendidikan Guru Muhammadiyah dan lapangan Kapten Thantawi atau lapangan Poliko, mulai mendapat sorotan dari Komisi C DPRD yang membidangi masalah pembangunan dan kesejahteraan rakyat.


Ketua Komisi C DPRD Payakumbuh Mustafa menilai, pembangunan balai kota yang awalnya dianggarkan Rp17 miliar kemudian berubah menjadi Rp22 miliar setelah disetujui dewan dengan jalan votting, berpeluang kembali mengalami penambahan anggaran. Ini terjadi karena adanya pergeseran pondasi bangunan.


”Anggaran untuk pondasi awalnya Rp2,3 miliar, tapi dengan terjadinya pergeseran, diperkirakan menjadi Rp4,9 M. Artinya, anggaran untuk pembangunan balai kota harus ditambah lagi. Bila tidak ditambah, bisa terjadi penciutan konstruksi,” ujar Mustafa yang berasal dari PKS, selepas meninjau pembangunan balai kota, Kamis (19/1).


Sekretaris Komisi C DPRD Zul Amri justru punya pendapat berbeda. Bagi politisi Partai Amanat Nasional ini, bukan soal adanya peluang penambahan anggaran untuk balai kota yang menarik dibahas. Tapi terjadinya perubahan pondasi balai kota itulah yang perlu dikritisi media sekaligus dievalusi pemerintah kota.


“Kenapa, pondasi bisa bisa berubah? Dari awal, sudah jelas perencanaan. Kok tahu-tahu dirubah lagi? Berarti ada kesalahan analisa dari Dinas Pekerjaan Umum maupun konsultan perencanaan. Study kelayakan yang dulu dilakukan, berarti tidak cukup efektif,” ujar Zul Amri.


Hal senada disampaikan anggota Komisi C DPRD Aribus Madri. Vokalis PDI Perjuangan itu menilai, terjadinya perubahan pondasi balai kota, merupakan tanda perencanaan yang tidak matang. “Kita akan sarankan kepada pimpinan, agar Dinas PU, konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, dipanggil ke dewan,” ujarnya.


Politisi Partai Demokrat Adi Suryatama yang juga anggota Komisi C DPRD menilai, terjadinya perubahan pondasi maupun desain balaikota, merupakan salah satu contoh, bahwa penggunan anggaran pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik, harus melalui kajian yang mendalam.


Wakil Ketua DPRD Payakumbuh Suhaimi Biran yang memimpin kunjungan Komisi C mengatakan, sebelum berkunjung ke lokasi pembangunan, Komisi C juga menggelar rapat kerja dengan Dinas PU yang diwakili Sekretaris Dinas PU Revdinal dan Kabid Cipta Karya Ridyanita Thaher.


PU Klaim Akibat Tanah
Ridyanita selaku pejabat pelaksana kegiatan pembangunan balai kota, saat ditanya Padang Ekspres soal terjadinya perubahan pondasi bangunan bali kota, meminta wartawan datang ke kantornya. “Di kantor saja, nanti kita beri penjelasan,” ujarnya usai makan siang dengan Komisi C di kawasan Situjuah.


Ketika didatangi ke kantornya di Jalan Ade Irma Suryani, kawasan Simpang Benteng sekitar pukul 14.16 WIB, Ridyanita tidak berada di kantor. “Beliau masih di lapangan,” ujar staf bidang cipta karya. Sewaktu dihubungi melalui telepon genggamnya, baru Ridyanita memberi penjelasan.


“Pada tahun 2011, pondasi balai kota memang direncanakan plat lajur. Pada saat pembuatan pondasi terjadi kendala. Seperti adanya rawa, banyak ditemui sumber mata air dan dipicu curah hujan tinggi. Sehingga penggalian pondasi untuk plat lajur, mengalami kesulitan,” ujarnya.


Lantaran ada keraguan, kata Ridyanita, tim teknis Dinas PU akhirnya melakukan tes boring (pengeboran yang bisa dilakukan dengan tangan ataupun mesin-red). Berdasarkan tes boring yang dilakukan Balai Pengujian Material dan Bahan Provinsi Sumbar ditemui kondisi tanah lempung atau tanah liat dengan warna hijau dan kebiruan.


“Kalau pondasi bangunan memakai besi dangkal seperti plat lajur, dikhawatirkan bangunan akal labil. Sehingga diputuskan untuk dilakukan pondasi tiang pancang. Adapun soal perubahan desain balaikota, itu sebenarnya terjadi kondisi alam, terutama daya dukung tanah,” kata Ridyanita.


Ia mengklaim, sebelum terjadi perubahan desain balai kota, tim teknis Dinas PU sudah melakukan tes sondir (Static Cone Penetrometer Test-red). “Perbedaan tes sondir dengan tes boring, tidak banyak. Kita hanya butuh yang lebih teliti lagi. Dengan tes sondir dapat diketahui daya dukung tanah,” ucapnya.


Dari hasil tes boring, diketahui daya dukung tanah untuk balaikota sangat labil dan agak tipis. “Awalnya, melihat bangunan di sekitar yang tidak memerlukan pondasi dalam, kita pikir daya dukung tanah memungkinkan. Tapi dari tes boring, ternyata daya dukung tanah labil. Ini buka kesalahan perancanaan,” klaim Ridyanita. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA