Date Senin, 28 July 2014 | 23:24 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Dugaan Korupsi Sarjana Masuk Desa

Polda Bidik Dinas Peternakan Sumbar

Sabtu, 14-01-2012 | 13:12 WIB | 443 klik

Padang, Padek—Gurita korupsi terus merambah. Setelah menjerat Wali Kota Pariaman dan mantan Kapolres Agam, kini Polda Sumbar mengendus dugaan korupsi di Dinas Peternakan Sumbar.


Penyidik Direktorat Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar saat ini tengah menelusuri indikasi korupsi di dinas tersebut. Indikasi tersebut muncul setelah penyidik mendapatkan informasi ada penyimpangan dalam kegiatan Achievement Motivation Training (AMT) serta pelatihan kewirausahaan dan magang untuk sarjana masuk desa (SMD) di Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2009 lalu.


Informasi yang dihimpun Padang Ekspres di Mapolda, panitia kegiatan diduga mempersingkat waktu kegiatan empat sampai lima hari setiap bulan. Selain itu, ada indikasi sejumlah peserta fiktif. Saat itu, Disnak Sumbar menghabiskan anggaran Rp 900 juta lebih.


“Saat ini, baru tahap penyelidikan. Sejumlah nama akan kami panggil, termasuk Kepala Disnak Sumbar, Edwardi,” ujar Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP Mainar Sugianto kepada Padang Ekspres, kemarin (13/1).


Mainar menyebut, Edwardi dipanggil sebagai kapasitas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Rencananya, Edwardi akan dimintai keterangan Senin depan,” katanya.


Untuk tahap awal, jelas Mainar, penyidik telah melakukan klarifikasi terhadap bendahara pengeluaran Disnak Sumbar, berinisial NE. Dia masuk ke ruangan penyidik sekitar pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.30 WIB. Usai diperiksa, NE tidak mau memberi komentar kepada wartawan.


Kembalikan Dana
Kepala Disnak Sumbar, Edwardi saat dihubungi wartawan kemarin (13/1) mengatakan, pengurangan jadwal dilakukan karena masa magang terlalu lama. Meski begitu, dinas telah mengembalikan dana kegiatan tersebut ke kas daerah Rp 22 juta tahun 2009.


“Dengan kejadian tersebut, tahun 2010 dan 2011, magang hanya dilakukan selama 20 hari, tidak 25 hari seperti tahun 2009. Terkait Rp 900 juta, pembagiannya jelas untuk biaya operasional, sewa tempat, biaya konsumsi Rp 19 juta,” katanya.
Edwardi mengungkapkan, kasus itu telah menjadi temuan Bawasda dan telah diselesaikan. (kd)


BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA