Date Selasa, 29 July 2014 | 21:46 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Pemerintahan

Kepala BPN jadi Tersangka Dugaan Pungli Prona Sertifikasi 2011

Rabu, 11-01-2012 | 12:38 WIB | 574 klik

Limapuluh Kota, Padek— Teka-teki kasus dugaan pungutan liar program nasional sertifikasi tanah atau Prona di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumbar, terjawab sudah. Unit Tindak Pidana Korupsi, Satreskrim Polres Limapuluh Kota yang menyelidiki kasus tersebut, sudah menetapkan 2 dari 8 pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tersangka.


”Kedua pejabat BPN yang menjadi tersangka itu berinisial EB dan R. Mereka, ditetapkan sebagai tersangka sejak hari ini,” ujar Kapolres Limapuluh Kota AKBP Partomo Iriananto, melalui Kasat Reskrim AKP Russirwan dan Kanit Tipikor Aiptu Armi Ariosa kepada wartawan Mitra Polres Limapuluh Kota, Selasa (10/1) siang.


AKP Russirwan mengatakan, EB yang kini bertugas sebagai Kepala BPN Kota Solok, telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di ruangan Unit Tipikor, Jumat (13/1) mendatang. EB yang sebelumnya Kasi II BPN Limapuluh Kota, dipanggil sebagai tersangka melalui surat panggilan S-Pgl/31/I/2012/ Reskrim.


”Sedangkan tersangka R, dipanggil sebagai saksi dan ditetapkan menjadi tersangka pada hari Kamis (12/1) besok, melalui surat bernomor S-pGL/30/I/2012/ Reskrim. Sementara 6 pejabat BPN lainnya, yakni W, A, AF, RA, Z dan M, masih menyandang status sebagai saksi,” kata AKP Russirwan.


Perwira yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Harau itu mengatakan, tersangka EB dan R terancam dijerat dengan pasal Pasal 11 jo Pasal 12 Ayat I Huruf A dan Huruf B, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Undang-nndang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.


”Sebagai pegawai negeri sipil, tersangka EB dan R diduga menerima hadiah karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatan mereka. Dalam kasus ini, kita juga meminta keterangan sejumlah wali nagari. Namun status mereka, masih sebatas saksi. Kita masih melakukan penyelidikan,” terang AKP Russirwan ketika dikonfirmasi kembali, tadi malam.


Russirwan juga mengatakan, kasus dugaan pungutan liar dalam pembuatan Prona di Kabupaten Limapuluh Kota, terkuak setelah adanya laporan dari warga Nagari Sungaitalang, Kecamatan Guguak, bernama Syafnil. Dalam laporannya, Syafnil mengaku dipunguti uang dalam pembuatan Prona.


Padahal seharusnya, warga yang ingin mengikuti program nasional sertifikasi tanah tahun 2011, tidak harus dipunguti uang. Namun, sejumlah pejabat Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota, diduga menciptakan sistem pemungutan, dengan memanfaatkan puluhan bahkan ratusan aparatur nagari.


Akibatnya, para perangkat nagari yang hidup susah, dengan gaji pas-pasan, bahkan di bawah upah minimum provinsi, banyak menjadi korban akibat sistem yang diduga diciptakan oknum pejabat BPN. Karena itupula, sejumlah aktifis LSM meminta kepada polisi, agar jangan sampai mengorbankan aparatur nagari.


”Kasihan kita dengan aparatur nagari, ikut menanggung akibat dari sistem yang diduga diciptakan BPN. Kepada polisi kita minta, agar bijaksana menyikapi. Pemerintah daerah yang dipimpin Alis-Asyirwan jangan diam saja. Kalau masih ingin dipercayai rakyat, harus memberi advice hukum buat aparatur nagari,” kata aktivis Yudilfan Habib, secara terpisah. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA