Date Rabu, 30 July 2014 | 05:53 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Hiptonius: Pengangkatan Tunggu Perintah Pusat

1.159 Honorer Diusulkan jadi PNS

Rabu, 11-01-2012 | 11:52 WIB | 713 klik

Aiapacah, Padek—Kabar gembira bagi pegawai honorer di lingkungan Pemko Padang. Tahun ini, rencananya 1.159 pegawai honorer akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).


Pengangkatan tenaga honorer tersebut berdasarkan KemenPAN No 05/2010, tentang Pendataan Tenaga Honorer di instansi pemerintah.
Namun demikian, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan penghentian sementera (moratorium) pengangkatan PNS, yang dikeluarkan Mendagri.


“Ini keputusan pusat dan kita yang bernaung di bawahnya harus melakukan kebijakan itu. Karena ada permintaan dari pusat tersebut, maka kami mengajukan dan mengusulkan untuk pengangkatan pegawai honorer dari Pemko Padang,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Padang, Hiptonius Damanhuri kepada Padang Ekspres, kemarin (10/1).


Menurut Hiptonius, pengangkatan pegawai honorer tersebut ditetapkan dua kategori. Pertama, tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS dan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APBD atau APBN minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dengan pengangkatan tanggal 2 Januari 2005.


Yang diangkat pada tanggal tersebut hanya 47 orang. Dari 47 orang tersebut, 2 guru dan 45 tenaga teknis. Sementara untuk tenaga honorer yang lain, akan diangkat pada bulan berikutnya, asal mereka tetap masuk dalam kategori yang telah ditentukan.


Kedua, tenaga honorer tapi tidak dibiayai APBD atau APBN dan terhitung minimal sudah bekerja pada 2 Januari 2005, juga diusulkan ke pusat. Untuk tenaga honorer kategori II tersebut, tercatat sekitar 1.112 tenaga honorer, terdiri dari 517 guru, dan 522 tenaga teknis.


“Tenaga honorer tahap dua, mereka juga harus menunggu kebijakan pusat untuk pengangkatan mereka. Kalau nantinya pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau, maka seluruhnya akan segera menjadi PNS,” jelasnya.


Data itu, kata Hiptonius, sudah dikirim ke pusat. “Saat ini masih menunggu perintah dan waktu yang tepat untuk mengangkat pegawai honorer tersebut menjadi PNS di lingkup Pemko Padang,” jelasnya.


Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Muharlion menyebut pihaknya belum menerima kabar pengusulan tenaga honorer lingkungan Pemko Padang untuk menjadi PNS. “Saya belum tahu itu,” katanya kepada Padang Ekspres tadi malam.


Dia menyebut seharusnya untuk pengusulan itu, mesti dilakukan terlebih dahulu koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), dan konsolidasi dengan DPRD Padang. Namun sampai saat ini dia mengaku belum menerima informasi pengajuan dari Pemko Padang.


”Sah-sah saja pengajuan itu dilakukan. Tetapi harus dikoordinasikan terlebih dahulu, karena ini menyangkut penggunaan anggaran,” katanya.
Menurutnya jangan sampai setelah pengangkatan pemerintah daerah justru tidak mampu mengeluarkan gajinya, akibat keterbatasan anggaran dan tidak adanya koordinasi dengan DPRD.

“Karena, pengganggarannya kan melalui perencanaan kerja. Kalau tiba-tiba saja sudah diangkat, tetapi tidak dianggarkan, lah gaji mereka dari mana,” sebutnya.


Dia menyebut dalam hal itu Pemko juga harus siap dengan konsekuensi pembengkakan anggaran. Karena secara jelas akan terjadi penambahan anggaran untuk menggaji pegawai termasuk tunjangan melalui APBD. Dengan demikian anggaran untuk pembangunan jelas berkurang. (kd/mg8)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA