Date Selasa, 29 July 2014 | 03:29 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

SP PLN Ancam Mogok Massal

Jumat, 06-01-2012 | 14:54 WIB | 721 klik
SP PLN Ancam Mogok Massal

Tolak Pemdanisasi: Ratusan karyawan PLN Sumbar berunjuk rasa tolak kebijakan man

Padang, Padek—Ratusan karyawan PLN Cabang Sumbar, Kemarin (5/1), melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor PLN Wilayah Sumbar, Sawahan, Padang.

Karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja PLN (SP-PLN) se-Sumbar ini, kembali menolak kebijakan manajemen PLN dalam melakukan Pemdanisasi dan Swastanisasi. Dalam demo yang berlangsung damai ini, SP-PLN menyebut akan melakukan mogok massal (nasional) apabila kebijakan Pemdanisasi dan Privatisasi itu tidak juga digubris.


SP-PLN menilai program itu dapat merusak kekompakan dan kebersamaan karyawan PLN seluruh Indonesia. Data SP-PLN mengatakan, pengalaman negara-negara yang melakukan privatisasi (penjualan atau pengalihan saham ke private) perusahaan listriknya pasti disertai PHK rata-rata 50 persen dari total karyawan, sebagaimana penuturan Prof David Hall dari Greenwich University London (Putusan MK No.

001-021-022/PUU-I/2003 halaman 187) yakni, Argentina dengan 63 persen PHK, Brazil dengan 40 sampai 50 persen PHK, Peru dengan 40 sampai 45 persen PHK, Inggris dengan 50 persen PHK, Eropa Timur dengan 30 sampai 50 persen PHK, Chile dengan 9 persen PHK, dan Afrika dengan 40 sampai 50 persen PHK.


Aturan lain yang cukup meresahkan karyawan adalah SK Direksi tentang Debirokratisasi, yang dimulai dengan pilot project cabang Makassar, cabang Padang, dan cabang Salatiga, yang intinya cabang tersebut akan dirampingkan atau bahkan dibubarkan, kemudian memperkuat organisasi rayon di setiap kabupaten atau kota.


”Di sini ada indikasi penyerahan PLN yng dianggap cost center ke pemda terutama PLN di luar Jawa,” jelas Bajora Matondang, Ketua DPD SP-PLN Sumbar.


Pendemo melontarkan orasi pedas agar program tersebut tidak dijalankan, yang dinilai bertentangan dengan UU Ketenagalistrikan No 30/2009. ”Kami menentang kebijakan tersebut, karena akan menyebabkan perpecahan di kalangan karyawan sendiri. Karena itu, SP-PLN dengan tegas menolak kebijakan PLN dan akan selalu mengkritisi Privatisasi PT PLN (Persero),” tambah Matondang.


Ketua DPC SP-PLN Padang Adri mengancam mogok nasional bila tuntutan mereka tidak digubris manajemen. Sebelumnya, aksi serupa dilakukan SP-PLN pada 5 November dan 6 November 2011 di Kantor PLN Sumbar dan Kantor Gubernur Sumbar.(mg14)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA