Date Jumat, 1 August 2014 | 12:45 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Politik

LBH Sorot DPRD Salurkan Dana Gempa

Selasa, 03-01-2012 | 12:36 WIB | 195 klik

Padang, Padek—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menilai penyaluran dana bantuan gempa 2009 untuk rumah ibadah di Sumbar sebesar Rp2,75 miliar melalui anggota DPRD Sumbar, melanggar aturan dan bertentangan dengan fungsi serta kewenangan DPRD. Pasalnya, tugas eksekusi seperti itu hanya wewenang eksekutif.


Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 292 ayat (1) UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Pasal 41 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

”DPRD dalam hal pengelolaan anggaran, tidak memiliki fungsi dan kewenangan melaksanakan APBD. Namun DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan dalam hal check and balances terhadap pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah,” sebut Koordinator Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan LBH Padang, Roni Saputra melalui relisnya diterima Padang Ekspres, kemarin (2/1).


”Jika hal di atas terus dilegalkan, selain bertentangan dengan fungsi dan kewenangan DPRD, bukan suatu hal tidak mungkin jika nanti Rp2,75 miliar dana APBD tersebut dikorupsi berjamaah anggota DPRD Sumbar,” sebutnya. Berdasarkan kenyataan itu, LBH meminta DPRD Sumbar transparan terhadap penyaluran dan penggunaan dana aspirasi tersebut.


”Kita juga meminta pihak kejaksaan melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana aspirasi DPRD Sumbar. Selain itu, meminta BPK melakukan audit terhadap penggunaan dana aspirasi DPRD Sumbar,” sebut Roni. (a)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA