Date Sabtu, 12 July 2014 | 14:25 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Berlakukan Sanksi Adat

Orgen Tunggal Seksi di Piaman

Minggu, 18-12-2011 | 11:34 WIB | 904 klik
Orgen Tunggal Seksi di Piaman

Saweran: Seorang warga memberi uang saweran kepada artis orgen tunggal.

Orgen tunggal, meskipun kehadirannya banyak yang menolak, namun tidak sedikit yang membutuhkan. Sebenarnya tidak jadi masalah, jika permainan orgen tunggal, menampilkan penyanyi dengan busana sopan dan musik yang tidak berdentum-dentum.


Namun lain cerita jika kondisinya, seperti yang marak ditemui saat ini. Hiburan orgen tunggal khususnya malam hari, sudah tidak lagi jadi hiburan yang ”sehat”. Karena hiburan ini disajikan dengan penyanyi yang menggunakan kostum yang amat sangat tidak sopan, dengan goyangan yang memancing birahi.


Bahkan setahun terakhir, musiknya pun sudah mirip dengan musik di diskotik, dengan teriakan-teriakan ajib-ajib di tengah nyanyian sang penyanyi. Makin miris, karena biasanya penonton hiburan ini biasanya melengkapi diri dengan minuman keras.


“Orgen tunggal pada malam hari memang sangat mengganggu, karena power musiknya berdentum keras bahkan kaca rumah seperti akan pecah. Parahnya lagi pakaian penyanyinya pun sangat minim, mengumbar aurat, meskipun saat ini penyanyinya menggunakan legging, tetapi tetap saja tidak sopan, karena legging itu pun ketat,” ujar Tina, warga Jalan S Raharjo, Kampung Baru, Kota Pariaman saat ditemui Padang Ekspres, kemarin.


Meski banyak yang mengeluhkan kondisi ini, namun sepertinya makin banyak yang membutuhkan jasa orgen seperti ini. Hampir tidak ada perhelatan, baik pesta pernikahan, pesta nagari, pesta muda-mudi yang tidak menghadirkan orgen tunggal sebagai hiburannya.


Rudi, misalnya warga Kampung Jawa Pariaman ini mengaku ia bersama rekan-rekannya hampir tidak pernah absen untuk menyaksikan hiburan gratis ini. Mereka konvoi secara bersama-sama diakhir minggu mengunjungi satu pertunjukan orgen ke pertunjukan orgen lainnya, sekalipun tidak kenal dengan sang empunya helat.


Pengakuan buruh serabutan yang tinggal di Karan Aur ini, biasanya makin ke kampung, hiburan orgennya makin sip, karena selain penampilan artisnya terkenal berani, sang empunya hajatan juga menyediakan minuman keras secara gratis.


“Namun biasanya, minumannya keluar (disediakan, red) saat tengah malam, di mana yang tua-tua sudah tidur. Kalau sudah minum itu joget makin asyik, kami juga joget berama-sama di depan pentas, hiburan gratislah,” ujarnya tanpa malu-malu.


Rudi menambahkan, biasanya di kalangan anak muda sepertinya, kalau ada pesta di rumah temannya tanpa orgen tunggal akan dianggap tidak gaul. Sehingga dengan mudah disaksikan, seminim apapun kehidupan yang punya hajatan, pasti mereka tetap menggelar hiburan orgen tunggal.


Pemerintah bukannya tidak peduli. Sejak 2006, Pemko Pariaman sudah mengeluarkan Perda No3 tahun 2006 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.


Pada Bab IV larangan bagian keempat disebutkan, satu: pertunjukan orgen tunggal hanya dibolehkan sampai pukul 24.00 WIB dan bagian dua menjelaskan kepada setiap artis yang tampil dilarang berpakaian yang tidak sopan.


Namun perda tinggal perda, orgen tunggal beraksi malam hari dengan artis berpakaian seksi. Satpol PP selaku eksekutor Perda mengaku kesulitan menertibkan orgen tunggal seperti ini. Keterbatasan personel menjadi alasan penegak hokum ini untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal.


“Pernah awal diberlakukannya Perda, kami dengan segala keterbatasan turun ke lapangan untuk menertibkan. Mereka menurut, orgennya berhenti. Namun baru saja kami meninggalkan lapangan, orgen tunggalnya hidup lagi. Perlu pengawasan maksimal dan tambahan personel untuk mengatasi ini,” ujar Kepala Satpol PP Pariaman, Sabar Maris kepada Padang Ekspres di ruang kerjanya, kemarin.


Selain itu penertiban ini sifatnya harus berkesinambungan. Tidak bisa yang satu ditertibkan, besoknya yang lain tidak ditertibkan. Ini akan dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Sementara petugas lapangan Satpol PP hanya 39 orang


Sementara itu, Kabag Hukum Pemko Pariaman, Linda Osra berpendapat lain dalam masalah ini. Menurutnya, dalam pengawasan semata-mata tidak hanya mengandalkan Sapol PP, namun juga aparat pemerintah dan tokoh masyarakat di lingkungan terkecil.


Untuk itulah, beberapa bulan kemarin, ia menggelar lokakarya masalah ini bersama seluruh aparat desa,dan kelurahan untuk mencarikan solusi tepat untuk permasalahan ini. “Kesimpulan saat lokakarya, sanksi yang tepat dalam masalah ini adalah sanksi adat yang dikawal perangkat desa bersama ninik mamak dan tokoh masyarakat,” ujarnya.


Terpisah, Ketua DPRD Pariaman, Ibnu Hajar mengatakan perda yang ada sebenarnya sudah cukup bagus, sekarang hanya tinggal implementasinya di tengah masyarakat.


Eksekutif selaku eksekutor, seperti Satpol PP memang harus lebih maksimal dalam meningkatkan dan pengawasan. Meski demikian, masalah ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, masyakarat memiliki peran penting dalam pengawasan.


Hal senada dikatakan Ketua Bundo Kanduang Pariaman, Arrahmi. Pengawasan yang sesungguhnya ada di lingkungan terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Jika keluarga inti dan keluarga besar menolak kehadiran orgen tunggal dengan pakaian seksi itu, tentunya sang punya orgen tidak bisa memaksakan orgennya tetap jalan.

Akibatnya mereka sadar dan mengubah penampilannya mengikuti selera pasar, permintaan dengan penyanyi yang berpakaian sopan dan hanya main pada waku yang telah ditentukan. (zikriniati)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA