Date Jumat, 25 July 2014 | 02:25 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Keluhkan Kantor Pelayanan

Sabtu, 22-10-2011 | 14:15 WIB | 286 klik
Keluhkan Kantor Pelayanan

(rzy)

Solok, Padek—Sejumlah warga mengeluhkan sejumlah kantor instansi pelayanan publik di Pemko Solok yang kondisinya masih darurat dan letaknya kurang strategis. Ini menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, kurang maksimal.


Di antara kantor SKPD tersebut, Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) berada di bagian paling belakang kompleks Balaik Kta, Kantor Catatan Sipil (Capil) masih menumpang di aula Lubuk Nantigo.


Kantor Polisi Pamong Praja yang seharusnya berada di kompleks Balai Kota, saat ini menempati salah satu ruang lepas di Gedung Kubung Tigobaleh, dekat perbatasan Kota Solok dan Kabupaten Solok.


Khusus KPP, penempatan tersebut membuat masyarakat yang ingin mengurus berbagai izin, kesulitan menemukan kantor tersebut. Ini ditambah lagi dengan tidak adanya satu pun plang penunjuk jalan ke kantor tersebut. Padahal, kantor yang diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat ulang tahun Kota Solok 16 Desember 2010, merupakan salah satu kantor strategis dan andalan bagi Kota Solok untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).


Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Solok, Evanasri mengakui pihaknya sering mendapat komplain dari masyarakat terkait letak kantor di belakang kompleks balai kota. Ia juga mengakui, tidak satu pun penunjuk arah ke kantornya sehingga masyarakat kesulitan menemukan kantor KPP.
Saat ini, KPP Solok melayani 49 jenis izin di Kota Solok. Seluruh permohonan izin baik berupa izin usaha, keramaian, pendirian IMB dan sebagainya pertama kali masuk ke KPP, dalam program layanan satu pintu.


Setelah di KPP, proses perizinan lalu diserahkan ke sejumlah SKPD terkait. Dengan layanan satu pintu tersebut, seluruh proses perizinan tersebut bisa dilakukan dengan waktu singkat. Sebagai contoh, pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Hinder Ordinatie (HO/izin gangguan), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang biasanya baru kelar 5 hari, saat ini sudah bisa tuntas dalam satu hari.


”Seluruh layanan tersebut bisa dengan cepat karena kita didukung dengan peralatan canggih dan sistem komputerisasi online. Tahun mendatang, kita menargetkan mendapatkan ISO 9001-2008 dalam hal sistem manajemen mutu. Karena itu, mulai awal tahun nanti, kita akan mengaplikasikan sistem jemput bola terhadap masyarakat dan pengusaha yang masa izin berlaku SITU HO hampir habis. Kita akan mendatangi ke tempat usaha mereka untuk meningkatkan pelayanan,” ujarnya.


KPP juga berencana memangkas tahapan birokrasi dan rekomendasi di berbagai lembaga terkait yang menyebabkan lambatnya layanan dan peningkatan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat. Di samping itu, pihaknya juga mengajukan penambahan tiga orang personel untuk mengoptimalkan proses peninjauan dan pengawasan objek izin.


”Saat ini, personel kita untuk peninjauan dan pengawasan hanya satu orang. Di samping itu, kita juga mengajukan program pemberdayaan kepada sejumlah Kasi Trantib di kelurahan sehingga kendala lambatnya proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) bisa lebih cepat. Selain itu, juga akan dikembangkan wacana pelimpahan kewenangan ke kantor camat terhadap objek-objek berskala kecil,” pungkasnya. (rzy)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA