Date Jumat, 25 July 2014 | 15:24 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Pecat Oknum Lakukan Pungutan

Belajar Pendidikan Gratis 12 Tahun di Gowa

Kamis, 29-09-2011 | 16:37 WIB | 351 klik
Belajar Pendidikan Gratis 12 Tahun di Gowa

PENDIDIKAN GRATIS: Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo memberi pejelasan di hadapan

Sedikit atau banyak, Anda tentu sadar, bahwa, pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah, belum sampai pada titik targetnya. Pungutan LKS, beli seragam ini itu, dan berbagai biaya lainnya masih sering dijumpai.


TAPI tidak begitu di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Anda tidak akan menemukan sejenis pungutan apa pun, bahkan, untuk seragam, asal ada pakaian ke sekolah, sudah bisa belajar. Kerena, ‘yang mau belajar itu otaknya, bukan seragamnya.’


Kalimat terakhir dikutip dari ucapan Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, ketika ia ditentang guru-guru. Kebijakan menggratiskan pendidikan dari SD hingga SMA di Gowa, memang banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak pada awalnya. Sebab, berbagai pihak yang seharusnya mendapatkan proyek dalam pengadaan barang-barang kebutuhan sekolah itu, merasa kehilangan jatah tender.


Berawal pada 2006 lalu, ketika Gowa masih sama dengan kabupaten lainnya dalam hal pendidikan. Setelah melakukan survei, biaya hidup masyarakat ternyata tersedot untuk pendidikan. Bayangkan saja, untuk daerah terpencil saja, 1 orang anak SD harus membiayai Rp 2.600.000 per tahun. Sedangkan untuk 1 orang anak SMP, Rp 4.720.000 per tahun, dan 1 orang SMA Rp 5.500.000 per tahun. Sedangkan untuk kota, 1 anak SD harus menggunakan uang Rp 6.545.000 per tahun, 1 orang anak SMP Rp 8.024.000, dan 1 orang SMA adalah Rp 9.350.000 per tahun.


Angka-angka di atas merupakan iuran sekolah meliputi uang pembangunan sekali setahun, dana sharing 2 kali setahun, pembayaran buku 2 kali setahun, iuran Pramuka 12 kali setahun, LKS 2 kali setahun, uang perpisahan 1 kali setahun, uang foto 4 kali setahun, uang ujian 4 kali setahun, uang ujian semester 4 kali setahun, uang pengayaan les 2 kali setahun, uang raport 1 kali setahun, uang penulisan ijazah 1 kali setahun, dan iuran infak 48 kali setahun. Selain itu, ada lagi pungutan seragam sekolah yang harganya lebih mahal dari harga yang berlaku, seperti, pembayaran seragam Pramuka, batik, olahraga, dan seragam putih abu-abu.


Atas dasar data itu, Ichsan mengundang PGRI Gowa, beberapa LSM, dan semua cabang dinas terkait, serta memilih 2 orang guru yang sering protes terhadap kesejahteraannya, dan 2 orang guru yang suka bolos. Kemudian menanyakan tentang adanya pungutan-pungutan tersebut. Terjadilah perdebatan, karena guru merasa kekurangan biaya tanpa adanya pungutan-pungutan tersebut, yang kemudian mereka akui kesalahan mereka pada akhirnya.


Usai itu, Ichsan lalu mengundang 4.462 orang guru, ditambah komite, dan kepala sekolah berkumpul di sebuah ruangan. “Saya yang langsung menjadi protokol sekaligus moderator ketika itu. Dan, saya jamin dengan bersumpah pada Allah, tidak akan ada risiko atas protes atau kritik yang mereka sampaikan. Ini dan itu, banyak sekali yang tidak setuju awalnya. Tapi, ketika saya berjanji akan menaikkan dana pendidikan, semuanya menyetujui,” jelasnya.


Kemudian, Bupati minta mereka menandatangani surat perjanjian akan tidak adanya pungutan lagi. Di dalamnya, terdapat kesepakatan komite dan kepala sekolah untuk menggratiskan sekolah dari SD hingga SMA tanpa biaya sepeser pun. Di belakangnya, terdapat surat pengunduran diri jika tetap ada pungutan.


“Kebetulan, ketika itu saya juga mengundang Kapolres, Kejari, dan Dandim, mereka juga menandatangani. Untuk 3 unsur muspida itu, saya juga menyediakan anggaran khusus, karena di luar kerja mereka sebenarnya masalah ini. Jadi, jika ada yang melanggar, tidak ada SP3, tapi langsung diproses dan diadili,” papar Ichsan, saat studi banding DPRD Sijunjung ke wilayah tersebut, beberapa waktu lalu.


Adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo ini ternyata memang membuktikan ucapannya. Setelah perda dilahirkan, selama tahun 2008, ada 9 kepala sekolah, 3 orang dari cabang dinas, dan 1 guru honorer yang diberhentikan secara tidak hormat. Sekolah di daerah terpencil sekalipun, bisa terdeteksi dalam 15 menit bila ada pungutan. “Paling lama 2 jam 30 menit setelah itu, pihak inspektorat langsung sampai di tempat dan melakukan pemeriksaan. Lalu, paling lama 2 hari setelah itu, dijamin pihak yang melakukan pelanggaran, langsung dipecat, atau diberhentikan secara tidak hormat,” paparnya. (***)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA