Date Rabu, 23 July 2014 | 17:01 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Rp3 Juta Per Bulan sampai Sekarang

Tim Asistensi Muhaimin masih Digaji

Sabtu, 10-09-2011 | 12:38 WIB | 172 klik

Jakarta, Padek—Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ternyata tidak solid menghadapi kasus suap di Kemenakertrans yang ikut menyeret-nyeret nama ketua umumnya A Muhaimin Iskandar. Salah seorang mantan tim asistensi yang juga pengurus DPP PKB Syamsuddin M Pay membantah sendiri salah satu pernyataan Muhaimin, bahwa tim yang sempat ikut digawanginya bersama Ali Mudhori dan M Fauzi bekerja hanya sampai 2010.


Menurut Syamsuddin Pay, secara yuridis formal, surat keputusan (SK) terhadap tim asistensi memang hanya 1 tahun. Terhitung, sejak Muhaimin diangkat oleh Presiden SBY sebagai Menakertrans pada 2009 lalu. ”Tapi, praktik dan tugas yang telah dipesankan oleh Muhaimin Iskandar kepada tim asistensi sesungguhnya terus berjalan, dia bohong,” kata Syamsuddin Pay, saat dihubungi, kemarin (9/9).


Di tim asistensi, kata Syamsuddin, dirinya hanya bertahan hingga 7 bulan. Tapi, meski sudah mundur, dirinya ternyata masih menerima transfer gaji sebagai tim asistensi sampai sekarang. Besarnya, kurang lebih sekitar Rp3 juta tiap bulan. ”Tidak tahu kenapa saya kok dikirimi, tapi ini salah satu bukti kalau tim sesungguhnya masih aktif,” bebernya, lagi.


Menurut dia, selain tupoksi yang tidak jelas, keputusannya mundur lebih karena tidak ingin terus-menerus bergesekan dengan para pejabat di Kemenakertrans. Gesekan antara tim asistensi dengan para pejabat terutama di eselon satu dan dua sulit dihindarkan, karena tim memang diberi ruang yang cukup untuk berakselerasi dengan memakai nama menteri. ”Saya tidak mau gesekan, mereka (pejabat Kemenakertrans, red) yang sesungguhnya lebih paham bukan kami, saya nggak mau ngrecokin.”


Selain Syamsuddin Pay, Ali Mudhori, dan M Fauzi, ada beberapa nama lain yang juga masuk dalam tim asistensi. Dua nama terakhir, belakangan disebut-sebut oleh Rahmat Jaya, pengacara Dharnawati, salah seorang tersangka perkara suap proyek infrastruktur transmigrasi, merupakan pihak-pihak yang juga ikut meminta fulus ke PT Alam Raya Papua lewat kliennya.


Di tim itu ada juga nama Eko Sanjaya, Yusuf Mujenih, Faishol Reza, Luluk Hamidah, dan Yanuar Prihatin. ”Semua adalah pengurus dan simpatisan PKB,” imbuh Wasekjen DPP PKB sekaligus ketua DPW Sulawesi Tengah itu.


Awalnya, lanjut Syamsuddin Pay, Muhaimin menunjuk Eko Sanjaya yang memiliki latarbelakang pengusaha sebagai semacam koordinator tim tersebut. Namun, setelah terbentuk, yang bersangkutan justru tidak terlalu banyak aktif. (dyn/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA