Date Rabu, 30 July 2014 | 13:59 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Wawako Akui Pelayanan KP2T masih Kurang

Jangan lewat Calo

Kamis, 25-08-2011 | 09:53 WIB | 382 klik
Jangan lewat Calo

(*)

Sudirman, Padek—Pelayanan pengurusan perizinan di Kantor Pelayanan Pusat Perizinan Terpadu (KP2T) Padang masih dikeluhkan. Bayangkan, untuk mengurus sebuah perizinan mencapai tiga bulan.


Darmadi, peurus perizinan, mengaku sudah tiga bulan mengurus perizinan. Padahal, jelas-jelas dia melihat waktu tujuh hari sebagai tengat waktu di papan pengumuman. “Buktinya, permohonan saya tidak diproses. Untuk apa ditempel, jika Pemko tak bisa memenuhi hal tersebut,” ucap Darmadi kepada Padang Ekspres, kemarin.


Dalam pengurusan perizinan, Pemko diminta transparan. Jika pun ada berkas yang tidak lengkap, petugas KP2T mestinya menghubungi pengurus perizinan agar bisa segera dilengkapi. “Apa salahnya jika data kami kurang atau ada yang salah, petugas memberitahu.

Sehingga, kami dapat segera melengkapi berkas perizinan yang kurang tersebut. Kalau tak ada penjelasan atau klarifikasi, tentunya kami menganggap berkas permohonan sudah lengkap. Ini jelas merugikan pengurus izin karena harus balok-balik melakukan pengurusan,” keluhnya.


Bentuk pelayanan terpadu di Pemko masih jauh dari ekspektasi publik. Nama saja yang terpadu, tapi pelayanannya masih berpencar-pencar.
Pelayanan pengurusan Amdal misalnya, tak bisa dilakukan di KP2T. Tapi, tetap melalui Badan Pengendali Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda). Di KP2T hanya bisa mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU).


“Ini yang kami sesalkan. Kami tentu membutuhkan kepastian waktu dan biaya dalam pengurusan perizinan. Tidak adanya transparansi dalam pengurus perizinan tersebut membuat kami sangat dirugikan,” ujarnya.


Untuk pengurusan SITU, sudah relatif bagus dibanding sebelum terbentuknya KP2T. Yusrizal, pemohon perizinan lainnya, mengaku puas dalam pengurusan SITU. Dalam waktu tiga hari, izin SITU sudah keluar tanpa perantara.

“Sebelumnya pengurusan SITU saya percayakan pada pihak ketiga. Memang kalau dengan pihak ketiga, permohonan izinnya lama keluarnya dan banyak sekali persyaratan yang dimintanya sebagai tambahan. Namun setelah saya mencoba mengurus sendiri, ternyata tak serumit saat diurus di pihak ketiga. Bahkan, waktu pengurusan perizinannya juga lebih cepat,” jelasnya.


Yusrizal merasa puas dengan pelayanan petugas KP2T yang ramah. Petugas KP2T memberikan penjelasan terhadap berkas- berkas yang harus dilengkapinya. Tak hanya itu, saat berkasnya masih kurang, petugas KP2T pun proaktif menghubunginya.


“Dulunya saya juga berpikir KP2T ini tak profesional dan selalu mempersulit masyarakat, tapi setelah saya sendiri turun tangan mengurusnya, pikiran saya berubah. Permohonan izin saya, bahkan bisa selesai dalam waktu tiga hari. Padahal dalam ketentuannya paling lama tujuh hari. Lagian pengurusan SITU di KP2T saya tak dipungut bayaran sama sekali,” ungkapnya.


Langsung Datang
Kepala KP2T, Muji Susilawati menduga lambatnya permohonan perizinan oleh sejumlah pemohon, karena pengurusannya dilakukan lewat calo. Dia menyarankan pengurus perizinan langsung datang ke KP2T mengurus sendiri agar prosesnya bisa lebih cepat.


“Kami telah melakukan berbagai terobosan untuk memangkas birokrasi pemerintah. Dibanding dulu, pengurusan perizinan memang sering dikomplain. Jika pengurusun perizinan terlambat, itu disebabkan persyaratan belum lengkap. Paling lama waktu pengurusan perizinan adalah selama 15 hari. Bahkan dalam dua hari pun ada perizinan yang langsung kami keluarkan, sepanjang persyaratan lengkap,” tukasnya.


Evaluasi terhadap keluhan masyarakat, katanya, ternyata disebabkan pengurusannya lewat calo. Alhasil, informasi yang diterima masyarakat berbeda dengan fakta di lapangan. “Ada masyarakat yang datang marah-marah ke sini. Ternyata setelah kami tanyakan ke mana dia mengurus dan menyerahkan berkasnya, rupanya bukan pada petugas. Di sini, saya bisa memantau kinerja bawahan saya lewat monitor CCTV,” ucapnya.
Untuk tahun ini, pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) gratis.


Belum Maksimal
Wakil Wali Kota, Mahyeldi Ansharullah tak menampik KP2T belum memberikan pelayanan yang maksimal. Katanya, usia KP2T yang terbilang muda mengharuskan lembaga itu terus melakukan pembenahan. “Kami akui kinerja KP2T belum maksimal. Tentunya ke depan perbaikan terhadap kualitas layanan KP2T mesti harus lebih di tingkatkan,” tuturnya.


Pemko berencana meningkatkan KP2T dari kantor menjadi badan agar lebih lincah jalur koordinasi lintas instansi. “Kami berencana menggabungkan KP2T dengan Kantor Penanaman Modal. Kami melihat dua SKPD itu bisa digabungkan menjadi satu. Lagian itu kan sejalan. Dengan adanya kemudahan perizinan tentu akan menambah minat orang untuk berinvestasi di sini,” terangnya.


Ketua Komisi I, Jumadi mengatakan, untuk ketransparanan sistem pelayanan hendaknya pihak terkait menempelkan waktu pengurusan perizinan beserta biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga dengan pola itu potensi pungli (pungutan liar) atau calo bermain akan dapat diminimalisir. (ayu)



BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA