Date Sabtu, 26 July 2014 | 00:39 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Tahun Lalu, BPK Temukan Penyimpangan

PNS Sijunjung tak Terima THR

Kamis, 11-08-2011 | 13:27 WIB | 226 klik

Sijunjung, Padek—Sama dengan PNS Pemko Padang, PNS Sijunjung juga hampir dipastikan tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran tahun ini. Pasalnya pada THR sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan penyimpangan.


“Berapalah gaji yang biasa ditunggu perbulan, menghadapi Lebaran, tentu saja tidak cukup. Perusahaan daerah (Perusda) saja menerima, masak kami tidak. Tidak itu saja, kami juga telah menghubungi rekan-rekan PNS di beberapa daerah-daerah tetangga, mereka tetap menerima THR. Di Sawahlunto, mereka juga menerima THR,” tutur “RS”, salah seorang PNS Sijunjung.


Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sijunjung, Hasmizon membenarkan adanya temuan BPK pada laporan keuangan THR tahun lalu. Oleh karena itu, pemkab mengambil kebijakan untuk menghapus THR tahun ini.


Selain temuan penyimpangan, BPK juga menilai THR tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk daerah Sijunjung. Hasmizon menjelaskan, ini mutlak kebijakan daerah. Bersama DPRD, pemkab telah menyepakati THR tahun ini, ditiadakan. Ini bukan karena dana tidak ada, atau pemkab tidak mau membagikan. Tapi, semata-mata hanya karena aturan yang mengatur.


“Sebenarnya temuan ini tidak hanya di Sijunjung, tapi juga di daerah lain. Hanya saja, daerah lain mungkin belum teraudit oleh BPK dan daerah kita untuk sementara menjadi sampel atas temuan ini. Kalau sudah jelas begini, tentu saja pemkab tidak mau ambil risiko. Seandainya nanti dikembalikan, mengumpulkan uang dari ribuan pegawai, itu bukanlah hal yang mudah,” papar Hasmizon saat ditemui Padang Ekpsres di ruang kerjanya, kemarin (10/8).


Hasmizon menambahkan, biasanya setiap tahun, Pemkab Sijunjung mengalokasikan Rp6 miliar untuk THR PNS. Tahun lalu, THR PNS golongan I, II, dan honorer Rp750 ribu. Sedangkan untuk golongan III dan IV, Rp 1 juta. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA