Date Jumat, 25 July 2014 | 22:22 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Teras Utama

Biaya Politik Calon Walikota

Asrinaldi A

Dosen Ilmu Politik Unand

Biaya Politik Calon Walikota

Menjelang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Padang Oktober 2013 mendatang, atmosfir politik yang diciptakan bakal calon walikota semakin terasa. Setiap bakal calon berusaha menguasai ruang publik untuk mengiring kognisi pemilih kepada mereka. Ini dapat dilihat dari pemasangan baliho di setiap sudut kota hingga kegiatan sosial para bakal calon walikota yang tidak luput diberitakan media massa. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengenalkan diri mereka ke publik atau dalam bahasa popularnya mencitrakan diri untuk mendapatkan simpati masyarakat pemilih. Dengan cara ini, maka publik akan tahu, latar belakang bakal calon.

Namun, dari segi lain, mungkin tidak banyak publik yang tahu bahwa upaya “mengiklankan” diri tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dan, jelas biaya ini harus ditanggulangi sendiri oleh bakal calon walikota tersebut. Kalaupun ada sponsor yang membiayai, tentu tidak sebanyak yang harus dikeluarkan oleh bakal calon itu sendiri. Dan, pada akhirnya pembiayaan yang paling besar tetap pada sang calon.

Demokrasi yang kita laksanakan saat ini, memang penuh dengan paradoks. Dari satu sisi, demokrasi mendorong keterlibatan semua pihak untuk ikut dalam kontestasi politik tanpa ada diskriminasi. Namun, dari pihak lain, kontestasi politik yang dilakukan secara bebas ini mengikut mekanisme pasar. Artinya, jika seseorang memiliki modal yang banyak untuk ikut kontestasi politik tersebut, maka peluang mereka untuk menang cukup besar. Walaupun modal ekonomi bukanlah segala-galanya dalam politik. Namun, dalam banyak kasus, modal ekonomi ini juga yang menjadi faktor penentu kemenangan dalam proses politik yang semakin liberal.

Dapat dibayangkan berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan bakal calon walikota pada masa pra-Pilkada Padang ini. Jika, pada masa pra-Pilkada saja sudah banyak uang yang dikeluarkan, tentunya jumlahnya akan bertambah ketika masuk pada masa kampanye dan pemilihan. Akibatnya demokrasi menjadi sangat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi pemilik modal. Padahal, idealnya, mencari pemimpin tidaklah mempertimbangkan berapa banyak modal ekonominya, tapi lebih mengutamakan modal kebaikan mereka untuk memimpin. Hanya dengan kebajikan pemimpin inilah demokrasi menjadi bentuk pemerintahan yang baik. Kalau tidak, demokrasi hanyalah sebagai alat bagi kelompok kapitalis untuk menguasai panggung politik.

Politisi di negara-negara yang mapan berdemokrasi memahami betul masalah tersebut sehingga untuk membiayai kontestasi politik ini, partai dan kandidat yang bertanding berusaha mendapatkan dukungan modal dari pendukungnya. Menariknya para pendukung ini secara sukarela membantu calonnya agar memiliki biaya kampanye yang cukup agar bisa menang. Munculnya kesadaran masyarakat untuk membantu biaya sang calon ini karena kuatnya kepercayaan mereka kepada calon yang tentunya terikat secara moral menyalurkan aspirasi pendukung tersebut. Secara sukarela para pendukung dengan ikhlas memberikan bantuan biaya kepada partai ataupun kandidat yang mereka dukung.

Hal ini tentu tidak sepenuhnya bisa dilakukan di Indonesia, apalagi di Kota Padang dengan pemilih mayoritas yang masih subjektif dan parokial. Akibatnya, pembiayaan justru dibebankan pada kandidat itu sendiri. Kandidat pun berusaha menggunakan kekuatan kapitalnya untuk mendapatkan jabatan walikota tersebut. Fenomena ini tentu melahirkan pertanyaan, jika biaya yang dikeluarkan tersebut berasal dari saku kandidat sendiri, adakah jaminan kandidat tersebut ihklas dan tidak akan mencari ganti modal yang dikeluarkan setelah nantinya berkuasa? Ini tentu susah menjawabnya karena bergantung pada niat masing-masing bakal calon walikota tersebut. Namun, dalam logika kaum kapitalis there is no such thing as a free lunch. Realitanya inilah sebenarnya awal permasalahan yang muncul dalam kita berdemokrasi. Akibatnya, ketika kekuasaan sudah dimiliki, maka ia dapat menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, terutama untuk mengembalikan biaya politik yang sudah dikeluarkan.

Dalam berdemokrasi memang dikenal dengan istilah biaya politik. Biaya politik ini memang dikeluarkan untuk menggerakkan mesin politik agar dapat bekerja maksimal membantu calon walikota memperoleh suara dalam pemilihan. Biaya politik bukan untuk membeli suara pemilih yang diganti dengan sejumlah uang.

Dalam konsepnya, biaya politik yang ideal sebenarnya tidaklah menjadi tanggung jawab seorang bakal calon walikota sepenuhnya, apalagi kalau mereka diusulkan partai politik. Dalam hal ini, partai politik juga bertanggung jawab untuk membiayai calon yang diusulkan. Jika tidak, kecenderungan ini dapat membahayakan sistem demokrasi yang dilaksanakan. Sebab ketika sang calon berkuasa, maka ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada kontrol dari partai atau pendukungnya.

Mudah-mudahan saja mereka yang sekarang berminat menjadi walikota dan telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk meningkatkan kharismanya di mata publik punya niat yang tulus memajukan Kota Padang ini. Dan tentu kita tidak berharap mereka telah mengeluarkan uang banyak untuk jabatan walikota, namun memiliki niat lain yang tidak sesuai dengan harapan warga Kota Padang. Wallahualam. (*)

Teras Utama lainnya

Komentar